PAN, Demokrat Dukung Pilkada Jakarta, Gerindra belum Tentukan Sikap

PARTAI Amanat Nasional (PAN) tetap menginginkan terjadi proses demokrasi atau pemilihan kepala daerah langsung orang rakyat di Jakarta. Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi dalam meresponS RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang menjadi inisiatif DPR.

"Kami memilih saja tetap pilihan melalui pilkada. Tapi memang ini masih jadi inisiatif DPR dan belum diajukan ke pemerintah dan pemerintah juga belum ajukan draftnya," ujarnya saat dihubungi, Kamis (7/12).

Perbedaan sikap atau pendapat yang terjadi di DPR merupakan hal yang biasa, yakni ada fraksi yang setuju tetap dilakukan pilkada dan ada yang mengajukan untuk jabatan gubernur dilakukan melalui penunjukan presiden.

Baca juga : Penunjukkan Gubernur DKJ oleh Presiden Mengingkari Pelaksanaan Otonomi Daerah

"Di DPR terjadi perbedaan pendapat, ada yang setuju dipilih pilkada PAN ada di sini. Dan ada juga mengajukan ditunjuk presiden karena ini daerah ekonomi khusus agar menjaga stabilitas"

Viva menilai pemilihan melalui mekanisme pilkada akan menjaga sistem demokrasi berjalan yaitu one man one vote one value menjadi sarana kedaulatan rakyat yang harus diterapkan.

"Memberikan tanggung jawab kepada masyarakat jakarta untuk ikut partisipasi, menjaga dan menyelamatkan DKI dengan pilihannya. Lalu menjaga stabilitas politik karena hal itu adalah pilihan rakyat," terangnya.

Baca juga : Konsistensi Pernyataan Jokowi Harus Dikawal Publik

Senada, Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron juga menyampaikan sikap fraksinya untuk tetap mendukung pemilihan langsung kepala daerah Jakarta.

"Gubernur Jakarta sebaiknya tetap dipilih rakyat secara langsung. Sekali lagi masih dalam tahapan pembahasan RUU, dan saat ini baru menyelesaikan tahap inisiatif DPR," ucapnya.

Sementara itu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan belum dapat menentukan sikap terkait RUU tersebut sebab pembahasan masih di tahapan inisiatif DPR dan belum adanya surat presiden.

Baca juga : NasDem Dorong Pasal Penunjukan Langsung Kepala Daerah di RUU DKJ Dicabut

"Undang-undang tersebut baru saja masuk ke DPR, bahkan sampai saat ini belum ada surpres yang disampaikan ke DPR. Jadi kami belum menyatakan setuju atau tidak setuju," tuturnya.

Gerindra sambungnya tetap menyerap aspirasi masyarakat di masa reses ini untuk memastikan sikap fraksinya terhadap RUU DKJ.

"Apakah setuju dengan konsep yang ada di draf tersebut atau sebaliknya. Sebagai wakil rakyat penentuan sikap kami harus melalui partisipasi rakyat. Di masa sidang mendatang kami sudah bisa menyatakan dengan jelas seperti apa sikap kami," tukasnya. (Sru/Z-7)