Soal Pilkada Lewat DPRD, Partai Demokrat Tegaskan Ikuti Arahan Presiden Prabowo

PARTAI Demokrat memberikan sinyal kuat untuk mendukung perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) di masa mendatang. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan bahwa partainya akan berada dalam satu barisan dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait mekanisme penentuan pemimpin di tingkat daerah tersebut.

Herman menyatakan, Demokrat meyakini konstitusi memberikan kewenangan penuh kepada negara untuk mengatur mekanisme pilkada. Menurutnya, baik model pemilihan langsung oleh rakyat maupun pemilihan tidak langsung melalui DPRD merupakan pilihan yang sah dan konstitusional dalam bingkai demokrasi Indonesia.

"Partai Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah," ujar Herman melalui keterangan tertulis, Selasa (6/1/2026).

Baca juga : Respons Demokrat Soal Kabar PDIP Dapat Jatah Menteri: Ada Hitungannya

Herman menjelaskan bahwa wacana pengembalian pilkada ke tangan DPRD merupakan opsi yang patut dipertimbangkan secara serius. Langkah ini dinilai memiliki urgensi strategis, terutama dalam memperkuat efektivitas pemerintahan di tingkat lokal.

"Demokrat memandang pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang patut dipertimbangkan, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas kepemimpinan, menjaga stabilitas politik, serta memperkuat persatuan nasional," jelas Herman.

Ia menambahkan, apa pun mekanisme yang nantinya disepakati, Partai Demokrat menekankan bahwa prinsip demokrasi harus tetap hidup dan suara rakyat wajib dihormati sebagai esensi dari tata kelola pemerintahan.

Baca juga : Gerindra Ungkap Isi Pertemuan SBY dengan Prabowo

Mengingat pilkada merupakan agenda besar yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas, Partai Demokrat mendorong agar proses pembahasan mengenai sistem ini dilakukan secara transparan. Herman meminta pemerintah dan parlemen membuka ruang bagi partisipasi publik yang luas sebelum keputusan final diambil.

"Kami mendorong agar pembahasan tentang penentuan sistem pilkada dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi publik yang demokratis," pungkasnya.

Sikap Demokrat ini menambah daftar partai dalam koalisi pemerintahan yang mulai terbuka terhadap wacana evaluasi pilkada langsung. Sebelumnya, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, dan Partai Amanat Nasional menyebut Pilkada lewat DPRD bisa jadi opsi untuk efesiensi dan menekan biaya politik tinggi. (Faj/I-1)