Headline

Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.  

Demokrat Berubah Haluan Dukung Pilkada Lewat DPRD, Pakar: Kemungkinan Ada Tekanan dari Pemerintah

Devi Harahap
07/1/2026 13:25
Demokrat Berubah Haluan Dukung Pilkada Lewat DPRD, Pakar: Kemungkinan Ada Tekanan dari Pemerintah
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).(Antara)

SIKAP Partai Demokrat yang menyatakan mendukung wacana Presiden Prabowo Subianto untuk mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi melalui DPRD menuai sorotan dari pengamat politik. 

Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani Indonesia, menilai ada perubahan haluan yang drastis dari Partai Demokrat dibandingkan masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Saya kira karena ada sesuatu lah yang membuat Demokrat itu berubah haluan dengan drastis. Ini kan berubah haluannya itu bisa 100 persen,” ujar Ray dalam keterangannya pada Rabu (7/1).

Ray mengingatkan, pada 2014, SBY pernah mengambil langkah konstitusional untuk menyelamatkan pilkada tetap dilaksanakan secara langsung melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), setelah upaya penghapusan pilkada langsung mendapat penolakan publik.

“Karena sebelumnya itu kan justru Pak SBY yang mengeluarkan perppu untuk menyelamatkan pilkada tetap dilaksanakan secara langsung. Loh kok malah sekarang ikut dengan Pak Prabowo,” ujarnya.

Ray juga menduga perubahan sikap Demokrat tidak lepas dari tekanan pemerintah atau kecenderungan partai untuk mempertahankan kekuasaan.

“Ada mungkin tekanan dari pemerintah dan ada kecintaan terhadap kekuasaan dari Partai Demokrat gitu loh. Jadi kalau dihadapkan Anda ikut visi-misimu atau Anda ikut Pak Prabowo, ya Demokrat milih ikut Prabowo ketimbang ikut visi-misi mereka gitu kira-kira,” jelasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan bahwa partainya kini satu barisan dengan Presiden Prabowo terkait sistem pilkada.

“Partai Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah,” kata Herman kepada wartawan, Selasa (6/1)

Perubahan sikap ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai motivasi partai, terutama mengingat sejarah Demokrat yang pernah aktif mempertahankan pilkada langsung di era SBY. (Dev/I-1) 

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Irvan Sihombing
Berita Lainnya