Headline
Warga AS menolak kepemimpinan yang kian otoriter.
Kumpulan Berita DPR RI
SIKAP Partai Demokrat yang menyatakan mendukung wacana Presiden Prabowo Subianto untuk mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi melalui DPRD menuai sorotan dari pengamat politik.
Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani Indonesia, menilai ada perubahan haluan yang drastis dari Partai Demokrat dibandingkan masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Saya kira karena ada sesuatu lah yang membuat Demokrat itu berubah haluan dengan drastis. Ini kan berubah haluannya itu bisa 100 persen,” ujar Ray dalam keterangannya pada Rabu (7/1).
Ray mengingatkan, pada 2014, SBY pernah mengambil langkah konstitusional untuk menyelamatkan pilkada tetap dilaksanakan secara langsung melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), setelah upaya penghapusan pilkada langsung mendapat penolakan publik.
“Karena sebelumnya itu kan justru Pak SBY yang mengeluarkan perppu untuk menyelamatkan pilkada tetap dilaksanakan secara langsung. Loh kok malah sekarang ikut dengan Pak Prabowo,” ujarnya.
Ray juga menduga perubahan sikap Demokrat tidak lepas dari tekanan pemerintah atau kecenderungan partai untuk mempertahankan kekuasaan.
“Ada mungkin tekanan dari pemerintah dan ada kecintaan terhadap kekuasaan dari Partai Demokrat gitu loh. Jadi kalau dihadapkan Anda ikut visi-misimu atau Anda ikut Pak Prabowo, ya Demokrat milih ikut Prabowo ketimbang ikut visi-misi mereka gitu kira-kira,” jelasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan bahwa partainya kini satu barisan dengan Presiden Prabowo terkait sistem pilkada.
“Partai Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah,” kata Herman kepada wartawan, Selasa (6/1)
Perubahan sikap ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai motivasi partai, terutama mengingat sejarah Demokrat yang pernah aktif mempertahankan pilkada langsung di era SBY. (Dev/I-1)
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Pengalihan kewenangan memilih kepala daerah ke DPRD dinilai akan menggeser sumber legitimasi kekuasaan dari rakyat ke elite politik.
Pilkada langsung adalah bagian integral dari kedaulatan rakyat yang telah menjadi praktik konstitusional mapan pasca-amandemen UUD 1945.
Dalam konfigurasi tersebut, Perludem menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hasil Pilkada berpotensi terkunci sejak awal.
Ida menegaskan, pengeluaran tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan wakil-wakilnya.
Yusril Ihza Mahendra, menilai pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung melalui DPRD lebih efektif untuk menekan praktik politik uang.
PRESIDEN Prabowo Subianto bertemu dengan Kaisar Jepang Naruhito di Istana Kekaisaran Jepang, Tokyo, (30/3). Seskab mengungkapkan keduanya membahas investasi dan pelestarian lingkungan
PRABOWO Subianto tiba di Bandar Udara Haneda, Tokyo, Jepang, untuk melakukan kunjungan resmi perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia.
Presiden Prabowo kunjungi Jepang, bahas kerja sama investasi, energi, teknologi, hingga pendidikan demi memperkuat hubungan strategis RI-Tokyo.
Presiden Prabowo gelar "Pasar Murah Untuk Rakyat" di Monas sore ini (28/3). Tersedia 100 ribu kupon sembako gratis, 300 ribu porsi makanan UMKM, hingga hadiah motor listrik. Cek jadwalnya!
Sebanyak 7.728 personel gabungan siaga mengamankan pembagian sembako di Monas yang dihadiri Presiden Prabowo. Simak strategi pengamanan untuk antisipasi lonjakan 100 ribu warga.
Presiden Prabowo Subianto mengantar langsung PM Malaysia Anwar Ibrahim ke Halim dalam satu mobil, menegaskan kedekatan personal dan kuatnya relasi bilateral.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved