Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
SIKAP Partai Demokrat yang menyatakan mendukung wacana Presiden Prabowo Subianto untuk mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi melalui DPRD menuai sorotan dari pengamat politik.
Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani Indonesia, menilai ada perubahan haluan yang drastis dari Partai Demokrat dibandingkan masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Saya kira karena ada sesuatu lah yang membuat Demokrat itu berubah haluan dengan drastis. Ini kan berubah haluannya itu bisa 100 persen,” ujar Ray dalam keterangannya pada Rabu (7/1).
Ray mengingatkan, pada 2014, SBY pernah mengambil langkah konstitusional untuk menyelamatkan pilkada tetap dilaksanakan secara langsung melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), setelah upaya penghapusan pilkada langsung mendapat penolakan publik.
“Karena sebelumnya itu kan justru Pak SBY yang mengeluarkan perppu untuk menyelamatkan pilkada tetap dilaksanakan secara langsung. Loh kok malah sekarang ikut dengan Pak Prabowo,” ujarnya.
Ray juga menduga perubahan sikap Demokrat tidak lepas dari tekanan pemerintah atau kecenderungan partai untuk mempertahankan kekuasaan.
“Ada mungkin tekanan dari pemerintah dan ada kecintaan terhadap kekuasaan dari Partai Demokrat gitu loh. Jadi kalau dihadapkan Anda ikut visi-misimu atau Anda ikut Pak Prabowo, ya Demokrat milih ikut Prabowo ketimbang ikut visi-misi mereka gitu kira-kira,” jelasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan bahwa partainya kini satu barisan dengan Presiden Prabowo terkait sistem pilkada.
“Partai Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah,” kata Herman kepada wartawan, Selasa (6/1)
Perubahan sikap ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai motivasi partai, terutama mengingat sejarah Demokrat yang pernah aktif mempertahankan pilkada langsung di era SBY. (Dev/I-1)
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Pengalihan kewenangan memilih kepala daerah ke DPRD dinilai akan menggeser sumber legitimasi kekuasaan dari rakyat ke elite politik.
Pilkada langsung adalah bagian integral dari kedaulatan rakyat yang telah menjadi praktik konstitusional mapan pasca-amandemen UUD 1945.
Dalam konfigurasi tersebut, Perludem menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hasil Pilkada berpotensi terkunci sejak awal.
Ida menegaskan, pengeluaran tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan wakil-wakilnya.
Yusril Ihza Mahendra, menilai pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung melalui DPRD lebih efektif untuk menekan praktik politik uang.
Ia mengatakan proses yang kini sudah diselesaikan, salah satunya terkait proses perhitungan angka nominal penetapan gaji.
Reshuffle kabinet kelima mencuat setelah Thomas Djiwandono terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Juda Agung, Budi Djiwandono, dan Sugiono disebut bakal bergeser posisi.
Indonesia tidak lagi hanya bertindak sebagai pendukung pasif, melainkan mengambil peran krusial dalam menengahi konflik demi hak-hak rakyat Palestina.
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana membangun 10 universitas baru di Indonesia.
PRESIDEN Prabowo Subianto menggelar ratas di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/1), bersama sejumlah menteri membahas kerja sama antara Indonesia dan sejumlah universitas di Inggris
Waketum Partai Gema Bangsa Joko Kanigoro menyebut keputusan partai untuk mendukung Prabowo Subianto kembali maju pada Pilpres 2029 bukan pilihan pragmatis
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved