Dukung Pilkada Lewat DPRD, Demokrat Dinilai Pilih Kekuasaan Ketimbang Konsistensi

DIREKTUR Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago menyoroti langkah Partai Demokrat yang memberikan sinyal dukungan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Arifki menilai perubahan sikap ini merupakan pilihan pragmatis yang menempatkan posisi di koalisi pemerintahan di atas konsistensi historis partai.

Arifki menyebut keputusan tersebut berpotensi menggerus warisan politik (legacy) Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pasalnya, pada 2014 silam, SBY secara tegas menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mempertahankan mekanisme pilkada langsung dan menolak pemilihan oleh DPRD.

“Demokrat terlihat lebih memilih menjaga keberlanjutan posisinya di dalam orbit kekuasaan nasional ketimbang mempertahankan sikap lama yang pernah menjadi identitas politik partai. Ini pilihan rasional secara jangka pendek, tapi mahal secara simbolik,” ujar Arifki melalui keterangannya, Rabu (7/1/2026).

Baca juga : Demokrat Berubah Haluan Dukung Pilkada Lewat DPRD, Pakar: Kemungkinan Ada Tekanan dari Pemerintah

Menurut Arifki, meskipun ruang manuver Demokrat semakin sempit karena mayoritas partai di parlemen mendukung pilkada tidak langsung, konsekuensi yang harus ditanggung tidaklah kecil. Partai berlambang mercy itu dinilai berisiko kehilangan narasi moral terkait komitmen pada demokrasi elektoral.

“Dalam konteks ini, Demokrat tidak sedang mempertaruhkan figur, melainkan arah partai. Yang dipilih adalah tetap berada di lingkar kekuasaan, meski harus membayar harga berupa pudarnya kesinambungan sikap politik masa lalu,” tambahnya.

Lebih lanjut, Arifki memperingatkan bahwa tanpa penjelasan terbuka kepada publik, dukungan ini akan dibaca sebagai pelepasan nilai historis yang selama ini menjadi pembeda Demokrat dengan partai lain. Ia mempertanyakan arah identitas partai ke depan jika prinsip demokrasi elektoral yang diperjuangkan SBY ikut ditinggalkan.

Baca juga : Soal Pilkada Lewat DPRD, Partai Demokrat Tegaskan Ikuti Arahan Presiden Prabowo

“Secara jangka pendek Demokrat aman berada di barisan mayoritas. Tapi secara jangka panjang, partai ini harus menjawab satu hal: apa lagi identitas politik Demokrat jika warisan sikap lama soal demokrasi elektoral ikut ditinggalkan,” pungkasnya.

Partai Demokrat memberikan sinyal kuat untuk mendukung perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) di masa mendatang. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan bahwa partainya akan berada dalam satu barisan dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait mekanisme penentuan pemimpin di tingkat daerah tersebut.

Herman menyatakan, Demokrat meyakini konstitusi memberikan kewenangan penuh kepada negara untuk mengatur mekanisme pilkada. Menurutnya, baik model pemilihan langsung oleh rakyat maupun pemilihan tidak langsung melalui DPRD merupakan pilihan yang sah dan konstitusional dalam bingkai demokrasi Indonesia.

"Partai Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah," ujar Herman melalui keterangan tertulis, Selasa (6/1/2026).

Herman menjelaskan bahwa wacana pengembalian pilkada ke tangan DPRD merupakan opsi yang patut dipertimbangkan secara serius. Langkah ini dinilai memiliki urgensi strategis, terutama dalam memperkuat efektivitas pemerintahan di tingkat lokal.

"Demokrat memandang pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang patut dipertimbangkan, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas kepemimpinan, menjaga stabilitas politik, serta memperkuat persatuan nasional," jelas Herman. (Faj/I-1)