Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Demokrat Tidak bakal Punya Legitimasi Kuat

Di tengah ramainya masa kampanye Pemilu 2024, muncul frasa Gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden atas usulan DPRD DKI Jakarta di dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Dewan Perwakilan Daerah (DPP) Partai Demokrat menilai aturan tersebut merupakan kemunduran dalam demokrasi.

"Demokrat Jakarta berpandangan bahwa Gubernur DKJ haruslah dipilih oleh rakyat secara langsung supaya memiliki legitimasi yang kuat," ujar Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono dalam keterangan tertulis, Jumat (8/12).

Lebih lanjut, menurut Mujiyono, legitimasi yang kuat sangat diperlukan untuk mengatasi berbagi kompleksitas permasalahan di Jakarta. Terlebih, nantinya Jakarta akan menjadi pusat perekonomian nasional.

Ia menilai, pemerintahan Provinsi Jakarta yang lemah akan sangat mudah goyah dan tentunya akan sangat berpengaruh dengan kegiatan masyarakat khususnya di bidang ekonomi.

"Kalau pertimbangannya biaya pemilihan yang mahal, itu tidak dapat dijadikan alasan untuk membajak suara masyarakat dalam memilih pemimpin. Proses demokrasi di belahan dunia mana pun membutuhkan biaya," tegas Mujiyono.

Lebih lanjut, adapun dasar dari sistem demokrasi adalah rakyat yang menentukan siapa yang diberikan amanah untuk menjalankan pemerintahan.

"Otonomi DKI Jakarta dalam RUU berada di tingkat Provinsi. Apa artinya otonomi jika tidak ada kewenangan untuk mengatur urusannya secara mandiri. Program pembangunan Jakarta manakah yang akan dijalankan jika Gubernurnya ditunjuk oleh Presiden? Tentunya program pembangunan yang ada akan lebih kental dengan pendekatan teknokratis dan top-down," tandanya (Z-11)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Andhika