Berita Terbaru Ruu Dkj Hari Ini

Presiden Jokowi Dinilai tak Berwenang Tentukan Otoritas Kawasan Aglomerasi di RUU DKJ

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menilai bukan kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menentukan kepala otoritas kawasan aglomerasi RUU DKJ.

Penunjukan Dewan Aglomerasi Jangan Terburu-buru

ANGGOTA Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan, penentuan Dewan Kawasan Aglomerasi yang diatur dalam RUU Daerah Keistimewaan Jakarta (RUU DKJ) harusnya ditetapkan oleh presiden terpilih

DPR: Konsep Dewan Aglomerasi di RUU DKJ Sudah Dibahas Sejak Lama

Anggota Baleg DPR RI, Guspardi Gaus, mengatakan konsep Dewan Aglomerasi yang masuk dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) sudah dibahas sejak lama.

RUU DKJ Direncanakan Selesai Dibahas di Tingkat Pertama pada Masa Sidang IV

Anggota Baleg DPR RI Guspardi Gaus menyampaikan RUU DKJ direncanakan selesai pada Masa Sidang IV Tahun 2023-2024.

Komisi II: Pembahasan RUU DKJ Tak Ada Kaitan dengan Pilpres 2024

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan pembahasan RUU DKJ tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan Pilpres 2024.

Rapat Baleg DPR akan Bahas Pasal Kontroversial di RUU DKJ

Rapat panja Baleg DPR soal RUU DKJ akan digelar dengan agenda mendengarkan pandangan fraksi soal pasal-pasal yang kontroversial di RUU tersebut.

RUU DKJ Dibahas Baleg Bersama Pemerintah pada 13 Maret

Baleg DPR akan menggelar rapat panitia kerja (panja) bersama pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ), Rabu, 13 Maret 2024.

Komisi II DPR Tepis Isu Pembahasan Kawasan Aglomerasi di RUU DKJ Demi Untungkan Gibran

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan untuk menangani provinsi dengan berbagai permasalahannya memerlukan lintas menteri koordinator (menko).

Pasal 55 RUU DKJ: Diduga Sarat Kepentingan, Berikan Kekuasaan pada Gibran Rakabuming Raka

Pasal 55 dalam RUU DKJ yang mengatur posisi Wakil Presiden Dewan Kawasan menuai kritik keras. Dianggap pemberiaan kekuasaan kepada Gibran jika terpilih jadi wapres.

Posisi Wapres Jadi Dewan Aglomerasi di RUU DKJ Dipertanyakan

PENELITI senior BRIN Lili Romli mempertanyakan posisi ketua Dewan Aglomerasi dalam RUU DKJ yang akan diisi oleh wakil presiden (wapres).

NasDem Minta Masyarakat Ikut Kawal RUU DKJ agar Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Lewat Pilkada

ANGGOTA Fraksi Partai NasDem Taufik Basari meminta agar masyarakat terus mengawal proses Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khsuus Jakarta (DKJ). Hal itu perlu dikawal bersama

Pasal Kontroversial Penunjukan Gubernur Jakarta Harus Dicabut

RUU DKJ akan segera dimulai. Dalam draf RUU itu masih terdapat pasal tentang Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta yang ditunjuk presiden bukan dipilih.

Penunjukkan Gubernur DKJ oleh Presiden Mengingkari Pelaksanaan Otonomi Daerah

DIREKTUR Eksekutif KPPOD Armand Suparman mengatakan pasal soal penunjukan gubernur dalam RUU DKJ, kontradiktif dengan penguatan demokratisasi di level daerah.

Penunjukan Gubernur Jakarta oleh Presiden Bentuk Pengkhianatan Demokrasi

RUU DKJ dinilai bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi. Pasalnya, RUU itu masih menyematkan beleid mengenai penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Presiden,

RUU Daerah Khusus Jakarta Sarat Nepotisme

RUU DKJ dinilai sarat nepotisme. Selain penunjukkan gubernur oleh presiden alih-alih dipilih rakyat secara langsung melalui mekanisme pemilihan, beleid lain yang disoroti adalah

DIM RUU DKJ Sebut Gubernur Jakarta Dipilih Rakyat

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Gubernur Jakarta dipilih oleh rakyat, sebagaimana DIM RUU DKJ. 

Pembahasan RUU DKJ Dikebut

Baleg DPR mempercepat pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta karena status DKI Jakarta sebagai ibu kota negara habis pada 15 Februari 2024.

Libatkan Daerah Penyangga Bahas RUU DKJ

Kawasan aglomerasi dibentuk untuk menyinkronkan pembangunan Jakarta dengan wilayah sekitar dan mengoordinasikan penataan ruang kawasan strategis nasional.

RUU DKJ Perlu Libatkan Daerah Penyangga Jakarta

PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) didorong untuk ikut melibatkan daerah penyangga untuk sinkronisasi program strategis kawasan

RUU Daerah Khusus Jakarta Segera Dibahas Pemerintah dan DPR

RUU DKJ segera dibahas DPR RI dan pemerintah. Pemerintah disebut sudah mengirimkan surat kepada DPR dan menugaskan kementerian terkait untuk membahasnya.

Algoritma dalam Perspektif Budaya dan Proses Pembelajarannya

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia