Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PENELITI senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mempertanyakan posisi ketua Dewan Aglomerasi dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang akan diisi oleh wakil presiden (wapres). Dia menilai, jangan sampai posisi Dewan Aglomerasi ini hanya akal-akalan mengisi tugas dan fungsi wapres untuk ikut serta dalam kepentingan daerah.
"Apa ya harus setingkat wapres yang mengurusi. Wapres kan pembantu presiden yang tugasnya luas yg bersifat nasional, bukan lokal dan spesifik. Jangan sampai dengan dibentuknya dewan aglomerasi muncul tuduhan bahwa memang itu didesain untuk tupoksi baru bagi wapres," kata Lili saat dihubungi, Kamis (7/4).
Pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi yang termaktub dalam Pasal 55 RUU DKJ. Kawasan aglomerasi dibentuk untuk menyinkronkan pembangunan Jakarta dengan wilayah sekitarnya, dan untuk mengoordinasikan penataan ruang kawasan strategis nasional di wilayah itu.
Lili juga mempertanyakan urgensi dibentuknya kawasan aglomerasi ketika Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara. Nantinya, kata dia, hal itu perlu dijelaskan secara detil dalam rapat pembahasan di DPR RI.
"Nah ini perlu penjelasan keuntungan dan kerugian bagi Jakarta dan daerah-daerah sekitarnya. Jika memang aglomerasi dan dewan aglomerasi berdasarkan kajian sangat penting dan disetujui oleh daerah lain seperti Jawa Barat dan Banten, maka tidak harus kemudian yang menjadi ketua adalah wapres," jelasnya. (Mal/Z-7)
Satu hari pasca bencana Gubernur sudah menginstruksikan bahwa semua biaya pelayanan kesehatan para korban seluruhnya ditanggung oleh pemerintah daerah.
Wapres disambut langsung oleh Bapak Try Sutrisno, Ibu Tuti Try Sutrisno, dan putri pertama Wapres ke-6 ini, Ibu Nora Tristyana Try Sutrisno.
AHY enggan berkomentar lebih jauh. Dia menegaskan bahwa hubungannya dengan Gibran sangat baik.
Ketiga mahasiswa tersebut kini tidak dilakukan penahanan. Mereka sudah berkumpul kembali dengan mahasiswa lainnya,
Sebagian besar laporan yang masuk ke Lapor Mas Wapres disampaikan melalui kanal WhatsApp hingga 72,05%.
WAKIL Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menggelar kunjungan kerja selama dua hari di Ibu Kota Nusantara (IKN), 28 hingga 29 Mei 2025.
Sebelumnya, terdapat empat pasal tambahan pada revisi UU DKJ yang diusulkan Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam perubahan beleid tersebut.
Adies mengatakan bahwa perubahan UU DKJ dimaksudkan untuk mencegah adanya kecacatan hukum. Hal ini mengingat masih adanya penyebutan DKI Jakarta bukan DKJ.
Al Muzzamil Yusuf mempertanyakan soal aturan Pilkada Jakarta jika penamaannya berubah dari DKI menjadi DKJ.
ANGGOTA Badan Legislasi atau Baleg DPR RI Guspardi Gaus membantah adanya jalur khusus untuk menggolkan rancangan undang-undang hingga ke paripurna. Menurutnya DPR tetap on the track
Ketua Komisi B DPRD Jakarta, Ismail, memberikan dorongan kuat terhadap peningkatan penggunaan transportasi massal di Jakarta
Pembatasan kendaraan pirbadi dinilai belum cukup mengatasi masalah kemacetan di Jakarta. Diperlukan langkah-langkah progresif lainnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved