Berita Terbaru aglomerasi Hari Ini

Kemendagri Tekankan Kolaborasi Lintas Daerah dalam Pengelolaan Sampah

Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.

Aglomerasi Jadi Salah Satu Harapan Kolaborasi Lintas Pemerintah Daerah di Jabodetabek untuk Atasi Polusi Udara

Persoalan kualitas udara bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan aksi kolektif lintas wilayah, lintas sektor, dan partisipasi aktif masyarakat.

Bang Doel: Wajib Kolaborasi untuk Tuntaskan Persoalan Jakarta

CALON Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut 3, Rano Karno, mengatakan, Jakarta tidak bisa sendiri menyelesaikan masalah.

Keberlanjutan Mesin Ekonomi Jadi Tantangan Jakarta Pasca Ibu Kota

Membangun kawasan aglomerasi membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak terkait, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Polda Metro Jaya Antisipasi Kepadatan Mudik Lokal di Wilayah Aglomerasi

Kepolisian tetap memberikan pelayanan dan pengamanan selama hari raya Idul Fitri 1445 H/2024.

Minim Partisipasi Publik, Pengesahan RUU DKJ Bisa Dibatalkan MK

Pembahasan dan pengesahan dari RUU DKJ yang dilakukan dalam tempo yang singkat dan cepat dapat membuka peluang produk hukum tersebut digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Masuk Kawasan Aglomerasi, Cianjur Berharap Bisa Kebanjiran Wisatawan

Selama ini objek wisata yang selalu menjadi favorit wisatawan berada di kawasan utara Kabupaten Cianjur.

Ide Zaki untuk Pembangunan Jakarta sebagai Kawasan Aglomerasi

Perluasan kawasan aglomerasi yang mencakup wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur menjadi tantangan. Salah satu tantangannya terkait dengan integrasi pembangunan.

PKB Beri Catatan Khusus soal RUU Daerah Khusus Jakarta

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan catatan khusus soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang sudah disepakati dan akan dilanjutkan ke paripurna.

NasDem Persoalkan Dewan Kawasan Aglomerasi Tak Diatur Jelas di RUU DKJ

NasDem menyoal ketua dan keanggotaan Dewan Kawasan Aglomerasi yang tidak diatur secara jelas dalam RUU DKJ.

Baleg DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna untuk Disahkan

RUU DKJ berisi 12 bab dan 72 pasal. Pada saat pembahasan, salah satu yang disepakati yakni gubernur dan wakil gubernur DKJ tetap dipilih melalui mekanisme pilkada.

RUU DKJ Jangan Abaikan Kesetaraan

Salah satu perencanaan regulasi yang termuat dalam RUU DKJ ialah pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi Jabodetabek.

Pemberian Kewenangan Atributif kepada Wapres Dinilai tidak Tepat

Rencana itu harus mempertimbangkan konstitusi.

Ketua Baleg DPR RI: Aglomerasi Ditunjuk Presiden Bukan Langsung Dipimpin Wapres

KETUA Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa kepala Dewan Aglomerasi yang masuk dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) akan ditunjuk presiden.

Jangan Sampai Aglomerasi Jakarta Menabrak Prinsip Otonomi Daerah

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berharap prinsip dari aglomerasi yang melekat dengan Jakarta tidak menabrak prinsip otonomi daerah yang melekat dengan kota-kota satelit.

Pengamat Ragukan Efektivitas Konsep Aglomerasi yang Dipimpin Wapres

Pengamat tata kota Nirwono Joga meragukan konsep aglomerasi yang akan dipimpin wakil presiden (wapres) dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).

NasDem Kritisi Penambahan Kewenangan Wapres soal Aglomerasi

Politisi Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menilai wewenang tambahan yang diberikan kepada wapres akan menyebabkan banyak anggaran yang mubazir

PDIP Sebut Jokowi Pertahankan Kekuasaan Lewat RUU DKJ

Adanya pasal terkait Dewan Aglomerasi dalam RUU DKJ dinilai tidak mengherankan.

Usulan Wapres sebagai Ketua Dewan Aglomerasi Sarat Kepentingan Politik

PENELITI BRIN menyebut keberadaan dewan aglomerasi di RUU DKJ jadi sarat kepentingan politik, tepatnya untuk kepentingan posisi wapres, jika tidak melalui kajian mendalam.

Baleg DPR RI Targetkan RUU DKJ Disahkan 4 April Sebelum Idul Fitri

RANCANGAN Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ditargetkan akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada 4 April 2024 atau sebelum Idul Fitri.

Isra Mikraj Menjawab Krisis Konten Media Sosial

Memberantas Kemiskinan Ekstrem hingga 0%

BRICS+ Adang Ancaman Trump-Netanyahu

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia