Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PEMERINTAH dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sepakat Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Keputusan itu diambil dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I atas hasil pembahasan RUU DKJ.
"Apakah RUU DKJ bisa kita teruskan untuk pengambilan keputusan tingkat II di sidang paripurna terdekat?" kata Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas di Ruang Rapat Baleg DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/3).
Mayoritas peserta rapat kompak menyatakan setuju. Sementara itu, dari total sembilan fraksi hanya fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak RUU DKJ dibawa ke rapat paripurna.
Baca juga : Penunjukan Dewan Aglomerasi Jangan Terburu-buru
Kedelapan fraksi yang setuju itu meliputi fraksi PDIP, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi PKB, fraksi Demokrat, fraksi PAN, dan Fraksi PPP. Sedangkan, fraksi NasDem menyetujui dengan catatan menolak pengaturan tentang penunjukan Dewan Kawasan Aglomerasi melalui presiden.
RUU DKJ berisi 12 bab dan 72 pasal. Pada saat pembahasan, salah satu yang disepakati yakni gubernur dan wakil gubernur DKJ tetap dipilih melalui mekanisme pilkada.
Pasalnya, dalam draf RUU DKJ mengatur gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan ditunjuk hingga diberhentikan presiden dengan memperhatikan usulan DPRD. Hal ini termuat dalam Pasal 10 ayat (2) draf RUU tersebut dan kini telah dihapus. (Z-6)
Selama ini objek wisata yang selalu menjadi favorit wisatawan berada di kawasan utara Kabupaten Cianjur.
Al Muzzamil Yusuf mempertanyakan soal aturan Pilkada Jakarta jika penamaannya berubah dari DKI menjadi DKJ.
RANCANGAN Undang Undang Daerah Khusus Jakarta tengah dibahas oleh Kemendagri. Pj Gubernur Heru Budi Hartono mengatakan seluruh proses pembahasan diserahkan kepada Kemendagri.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR sepakat Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) disahkan menjadi usulan DPR, hari ini.
DALAM Rapat Paripurna DPR RI, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Salah satu poin yang ditolak adalah mekanisme pemilihan Gubernur
Parpol DPRD DKI diminta agar segera menyerahkan nama pimpinan legislatif
Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
MAYORITAS fraksi di Komisi IX DPR RI telah menyetujui draf Rancangan Undang-Undang Kesehatan (RUU Kesehatan) untuk menjadi UU pada rapat paripurna besok, Selasa, 20 Juni 2023.
DI tengah ramainya wacana koalisi parpol, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta Fraksi Golkar fokus pada satu hal.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat paripurna penutupan masa sidang IV tahun sidang 2023-2024, pada Selasa (5/3). Rapat digelar di Ruang Paripurna DPR RI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved