Gema Bangsa Usul Terapkan Skema Ambang Batas Fraksi

KETUA Umum Partai Gema Bangsa Ahmad Rofiq menilai, aturan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) semestinya sudah tidak berlaku. Sebaliknya, ia mengusulkan skema atau mekanisme penerapan ambang batas fraksi di Senayan.

"Formula ini lebih menjamin keterwakilan suara rakyat. Sehingga suara rakyat tak ada yang hilang seperti pada Pemilu 2024 lalu, ada 18 juta suara partai nonparlemen yang tak terkonversi menjadi kursi," kata Rofiq saat Konsolidasi DPW DKI Jakarta dan DPD Se-Jakarta di Jakarta Pusat, Rabu (25/2).

Diketahui, sejumlah partai di Senayan ada yang mengusulkan PT 2 persen, tetap 4 persen, hingga 7 persen. Angka PT jadi perdebatan seiring dengan Revisi Undang-Undang Pemilu. Baleg DPR telah memasukan RUU Pemilu dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2026. Revisi aturan ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang meminta pembentuk undang-undang mengubah ketentuan ambang batas parlemen sebelum penyelenggaraan Pemilu 2029. 

Baca juga : Golkar Nilai Ambang Batas Fraksi tak Bisa Gantikan Parliamentary Threshold

Rofiq menjelaskan, skema factional threshold atau ambang batas fraksi mampu menjaga keseimbangan antara representasi dan efektivitas kelembagaan.

"Semua suara dihitung. Parlemen juga efektif karena tak semua partai otomatis membentuk fraksi. Malah saya tantang, berani nggak partai di Senayan menyepakafu ambang batas fraksi, misalnya bisa membentuk fraksi jika memenuhi 10 sampai 15 persen kursi," kata dia.

Menurutnya, dengan skema ini, tak akan banyak fraksi di DPR. Partai kecil juga masih memiliki peluang terepresentasi tanpa dibatasi dengan bikin fraksi gabungan. Skema itu disebut mirip dengan yang pernah diterapkan DPR hasil Pemilu 1999 dan 2004. Di tingkat DPRD, pendekatan ambang batas fraksi juga masih berlaku.

Baca juga : Tekan Suara Terbuang, Pakar: Ambang Batas Fraksi Lebih Adil

"Jadi dihapus saja ambang batas parlemen. Pakai ambang batas fraksi yang lebih proporsional dan konstitusional. Suara pemilih tak hilang, fragmentasi politik di parlemen dapat terkendali," tuturnya.

Sementara itu, dalam konsolidasi ini, hadir seluruh pengurus DPW, DPD, dan DPC se-DKI Jakarta. Hadir juga pengurus inti DPP Gema Bangsa. Ketua DPW Charles Panji Dewanto menyatakan, pihaknya bakal segera merapikan struktur kepengurusan hingga tingkat kecamatan. 

"Sebelum Rapimnas yang rencananya Agustus, semua struktur hingga ke kecamatan akan rapi dan terbentuk. Sekarang ini sudah berproses. Karena DPW Jakarta adalah jendela utama DPP, kami akan bergerak massif," kata Panji.

Dikatakan Panji, generasi Z mayoritas menempati jabatan di struktur DPW hingga DPC Gema Bangsa DKI. Anak-anak muda ini bukan hanya pajangan. Melainkan dilibatkan penuh dalam menjalankan roda organisasi. (M-3)