Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DEWAN Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Bogor menggelar Rapat Pleno Penyusunan Pimpinan Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Bogor di Kantor DPD NasDem, Jl Raya Jakarta-Bogor, Cimandala, Sukaraja, Selasa (21/5).
Dalam kesempatan itu, Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Bogor, Kolonel (Purn) dr Friedrich M Rumintjap, mengingatkan, fraksi merupakan representasi dan alat perjuangan partai di parlemen. Untuk itu dia meminta agar anggota legislatif (legislator) terpilih selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dan partai di atas kepentingan pribadi.
Dia mengatakan Partai NasDem didirikan dengan tujuan agar dapat berperan mewujudkan masyarakat yang demokratis, berkeadilan dan berkedaulatan.
Baca juga : Jangan Saling Tunggu, Pimpinan Fraksi di DPR RI Didesak untuk Bertemu Bahas Hak Angket
“Ketua Umum kita Bapak Surya Paloh kerapkali mengingatkan agar kita selalu berada di tengah-tengah masyarakat, berdiri di atas kepentingan masyarakat sekaligus memperjuangkannya. Oleh karenanya Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Bogor harus menyadari betul tugas dan fungsi keberadaannya di dewan nanti,” papar Friedrich yang akrab disapa Frits ini.
Menurut dia, fraksi dan anggota legislatif dalam beragam tugas dan fungsi kedewanannya merupakan ujung tombak perjuangan yang wajib bermuara pada kepentingan masyarakat luas.
“Kita menghendaki Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Bogor dapat berkontribusi maksimal dan senantiasa berkolaborasi dengan fraksi lainnya dalam penataan peraturan daerah, efektivitas penyusunan anggaran serta pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh pemangku kebijakan atau eksekutif,” terang Frits.
Baca juga : DPR Segera Sahkan RUU Kesehatan, 7 Fraksi Setuju, 2 Fraksi Menolak
Seperti diketahui, pada Pemilu 2024 lalu, Partai NasDem berhasil mengantarkan empat kadernya untuk duduk di DPRD Kabupaten Bogor. Mereka yaitu Rudi Sabana (Dapil 2), Fahirmal Fahim (Dapil 3), Azwar Anas (Dapil 4) dan Santi Nur Sadiman (Dapil 5).
Dengan raihan empat kursi tersebut maka sesuai ketentuan Partai NasDem dapat membentuk satu fraksi utuh di DPRD Kabupaten Bogor.
Dalam Rapat Pleno Penyusunan Pimpinan Fraksi tersebut, DPD NasDem Kabupaten Bogor, sesuai mekanisme yang ada di internal NasDem, bakal mengusulkan minimal tiga nama calon pimpinan fraksi ke Dewan Pimpinan Wilayah NasDem Jawa Barat yang selanjutnya disampaikan ke Dewan Pimpinan Pusat NasDem di Jakarta untuk diputuskan.
Selain Frits selaku ketua DPD NasDem Kabupaten Bogor, Rapat Pleno Daerah tersebut juga dihadiri antara lain Sekretaris DPD H. Nawawi, Bendahara DPD Fahirmal Fahim, sejumlah fungsionaris DPD serta caleg terpilih periode 2024-2029.
“Kita berharap proses ini berjalan lancar dan membawa kebaikan untuk kita semua, masyarakat dan Partai NasDem khususnya,” pungkas Frits. (Z-8)
Ketua DPD Kabupaten Kolaka, Sultra, H Yahya Darise mengatakan perlu dipahami posisi gelaran pemilu merupakan pesta demokrasi yang seharusnya menjadi hal yang menggembirakan.
Syahrul Yasin Limpo mengatakan strategi dasar bagi kader partai yang selalu berfikir untuk kepentingan rakyat, kepentingan negara, dan kepentingan bagsa.
PARTAI NasDem tengah menggodok strategi dasar bagi partai melalui forum rapat kerja nasional (rakernas).
Willy menjelaskan dalam Rakernas, seluruh DPW Partai NasDem mengusulkan nama-nama capres ke DPP. Jumlahnya minimal tiga nama dan maksimal lima nama.
Hal itu dalam jumpa pers di Menara NasDem, Jakarta, hari ini, dan rekomendasi nama calon presiden nantinya akan disampaikan kepada Ketua Umum DPP NasDem, Surya Paloh.
Willy menjelaskan, politik gagsan menjadi tulang belakang sekaligus agenda besar yang akan dibawa oleh NasDem dalam menjalankan Rakernas yang diikuti oleh seluruh pengurus di semua provinsi.
Parpol DPRD DKI diminta agar segera menyerahkan nama pimpinan legislatif
RUU DKJ berisi 12 bab dan 72 pasal. Pada saat pembahasan, salah satu yang disepakati yakni gubernur dan wakil gubernur DKJ tetap dipilih melalui mekanisme pilkada.
Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
MAYORITAS fraksi di Komisi IX DPR RI telah menyetujui draf Rancangan Undang-Undang Kesehatan (RUU Kesehatan) untuk menjadi UU pada rapat paripurna besok, Selasa, 20 Juni 2023.
DI tengah ramainya wacana koalisi parpol, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta Fraksi Golkar fokus pada satu hal.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat paripurna penutupan masa sidang IV tahun sidang 2023-2024, pada Selasa (5/3). Rapat digelar di Ruang Paripurna DPR RI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved