NEWSTICKER

Pemberian Kewenangan Atributif kepada Wapres Dinilai tidak Tepat

Media Indonesia

16/3/2024 05:25

Pemberian Kewenangan Atributif kepada Wapres Dinilai tidak Tepat — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Taufik Basari.(MI/Susanto)

ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR Taufik Basari mengkritik wacana kewenangan aglomerasi Jakarta yang diberikan kepada wakil presiden (wapres) dalam Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Rencana itu harus mempertimbangkan konstitusi.

"Ini tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dengan konsep presidensial menurut konstitusi," kata Tobas, sapaan Taufik Basari, dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU DKJ di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/pemberian-kewenangan-atributif-kepada-wapres-dinilai-tidak-tepat

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Riky Wismiron

Berita Lainnya

Masuk Kawasan Aglomerasi, Cianjur Berharap Bisa Kebanjiran Wisatawan
26/10/2023 00:00
Selama ini objek wisata yang selalu menjadi favorit wisatawan berada di kawasan utara Kabupaten Cianjur.
Revisi UU DKJ, Pilkada Jakarta Tetap Boleh Berjalan Dua Putaran
10/12/2016 01:06
Al Muzzamil Yusuf mempertanyakan soal aturan Pilkada Jakarta jika penamaannya berubah dari DKI menjadi DKJ.
Heru Budi Sebut Target RUU DKJ Rampung Desember
19/8/2016 06:04
RANCANGAN Undang Undang Daerah Khusus Jakarta tengah dibahas oleh Kemendagri. Pj Gubernur Heru Budi Hartono mengatakan seluruh proses pembahasan diserahkan kepada Kemendagri.
Baleg DPR Setuju RUU DKJ Dibawa ke Paripurna
19/8/2016 06:04
BADAN Legislasi (Baleg) DPR sepakat Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang.
RUU DKJ Disahkan Jadi Usulan DPR, Fraksi PKS Menolak
19/8/2016 06:04
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) disahkan menjadi usulan DPR, hari ini.
Fraksi PKS Jelaskan Alasan Penolakan RUU DKJ
19/8/2016 06:04
DALAM Rapat Paripurna DPR RI, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Salah satu poin yang ditolak adalah mekanisme pemilihan Gubernur
Bang Doel: Wajib Kolaborasi untuk Tuntaskan Persoalan Jakarta
10/12/2016 01:06
CALON Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut 3, Rano Karno, mengatakan, Jakarta tidak bisa sendiri menyelesaikan masalah.
Presiden Jokowi Dinilai tak Berwenang Tentukan Otoritas Kawasan Aglomerasi di RUU DKJ
19/8/2016 06:04
Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menilai bukan kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menentukan kepala otoritas kawasan aglomerasi RUU DKJ.
RUU DKJ Jangan Abaikan Kesetaraan
19/8/2016 06:04
Salah satu perencanaan regulasi yang termuat dalam RUU DKJ ialah pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi Jabodetabek.
Ide Zaki untuk Pembangunan Jakarta sebagai Kawasan Aglomerasi
19/8/2016 06:04
Perluasan kawasan aglomerasi yang mencakup wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur menjadi tantangan. Salah satu tantangannya terkait dengan integrasi pembangunan.