NEWSTICKER

Pemberian Kewenangan Atributif kepada Wapres Dinilai tidak Tepat

Media Indonesia

16/3/2024 05:25

Pemberian Kewenangan Atributif kepada Wapres Dinilai tidak Tepat — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Taufik Basari.(MI/Susanto)

ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR Taufik Basari mengkritik wacana kewenangan aglomerasi Jakarta yang diberikan kepada wakil presiden (wapres) dalam Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Rencana itu harus mempertimbangkan konstitusi.

"Ini tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dengan konsep presidensial menurut konstitusi," kata Tobas, sapaan Taufik Basari, dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU DKJ di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/pemberian-kewenangan-atributif-kepada-wapres-dinilai-tidak-tepat

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Riky Wismiron

Berita Lainnya

DPR Sahkan Revisi UU Daerah Khusus Jakarta Jadi UU
19/11/2024 12:03
Sebelumnya, terdapat empat pasal tambahan pada revisi UU DKJ yang diusulkan Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam perubahan beleid tersebut.
Pimpinan DPR Tegaskan Revisi UU DKJ Bukan Kepentingan Pilkada
12/11/2024 14:27
Adies mengatakan bahwa perubahan UU DKJ dimaksudkan untuk mencegah adanya kecacatan hukum. Hal ini mengingat masih adanya penyebutan DKI Jakarta bukan DKJ.
Revisi UU DKJ, Pilkada Jakarta Tetap Boleh Berjalan Dua Putaran
12/11/2024 08:43
Al Muzzamil Yusuf mempertanyakan soal aturan Pilkada Jakarta jika penamaannya berubah dari DKI menjadi DKJ.
Baleg DPR Bantah Ada Jalur Khusus dalam Pembahasan RUU
17/5/2024 21:30
ANGGOTA Badan Legislasi atau Baleg DPR RI Guspardi Gaus membantah adanya jalur khusus untuk menggolkan rancangan undang-undang hingga ke paripurna. Menurutnya DPR tetap on the track
Respons terhadap RUU DKJ, Ketua DPRD Dorong Penggunaan Transportasi Massal di Jakarta
29/4/2024 15:45
Ketua Komisi B DPRD Jakarta, Ismail, memberikan dorongan kuat terhadap peningkatan penggunaan transportasi massal di Jakarta
Pembatasan Kendaraan Tidak Cukup Atasi Macet Jakarta
25/4/2024 12:25
Pembatasan kendaraan pirbadi dinilai belum cukup mengatasi masalah kemacetan di Jakarta. Diperlukan langkah-langkah progresif lainnya.
Bang Doel: Wajib Kolaborasi untuk Tuntaskan Persoalan Jakarta
06/10/2024 21:16
CALON Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut 3, Rano Karno, mengatakan, Jakarta tidak bisa sendiri menyelesaikan masalah.
Keberlanjutan Mesin Ekonomi Jadi Tantangan Jakarta Pasca Ibu Kota
23/4/2024 10:25
Membangun kawasan aglomerasi membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak terkait, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat secara keseluruhan.
Polda Metro Jaya Antisipasi Kepadatan Mudik Lokal di Wilayah Aglomerasi
10/4/2024 19:00
Kepolisian tetap memberikan pelayanan dan pengamanan selama hari raya Idul Fitri 1445 H/2024.
Minim Partisipasi Publik, Pengesahan RUU DKJ Bisa Dibatalkan MK
30/3/2024 14:40
Pembahasan dan pengesahan dari RUU DKJ yang dilakukan dalam tempo yang singkat dan cepat dapat membuka peluang produk hukum tersebut digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Masuk Kawasan Aglomerasi, Cianjur Berharap Bisa Kebanjiran Wisatawan
29/3/2024 21:30
Selama ini objek wisata yang selalu menjadi favorit wisatawan berada di kawasan utara Kabupaten Cianjur.
Ide Zaki untuk Pembangunan Jakarta sebagai Kawasan Aglomerasi
25/3/2024 21:30
Perluasan kawasan aglomerasi yang mencakup wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur menjadi tantangan. Salah satu tantangannya terkait dengan integrasi pembangunan.