Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
POLITISI PDI Perjuangan Chico Hakim menilai Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang memuat pasal terkait Dewan Aglomerasi akan dipimpin wakil presiden (wapres) merupakan bagian dari upaya mempertahankan kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Wapres diberi wewenang tambahan yang sebenarnya tidak begitu urgen.
"Ini menurut kami adalah bagian dari cara Jokowi mempertahankan dan mengamankan kekuasaannya untuk tahun-tahun ke depan. Dan kita lihat dia ingin sekali memperkuat, bagian dari memperkuat eksistensi Gibran (Rakabuming Raka) sebagai wapres sesungguhnya. Dalam konstitusi kita wapres tidak memiliki wewenang yang begitu banyak kecuali presiden sendiri berhalangan," ujarnya kepada Media Indonesia, Rabu (13/3).
Chico mengaku tidak heran adanya pasal tersebut dalam RUU DKJ. Mengingat akhir-akhir ini sudah banyak kebijakan yang dinilai tidak tepat dan hanya untuk kepentingan politik Jokowi, termasuk pelaksanaan pemilu yang diduga banyak kecurangan.
Baca juga : Usulan Wapres sebagai Ketua Dewan Aglomerasi Sarat Kepentingan Politik
Untuk itu, kata dia, semua pihak tidak boleh tinggal diam melihat kesewenang-wenangan pemerintah. Kebijakan negara harus kembali pada cita-cita bangsa dengan menegakkan demokrasi.
"Dan ini satu hal harus terus dihadang, tidak boleh kita lengah karena negeri ini dibangun sesuai dengan cita-cita founding fathers. Dan kesepakatan dunia tentang demokrasi adalah keterbukaan kesempatan bagi semua orang bukan untuk segelintir orang, apalagi satu keluarga saja," ucapnya.
Chico berharap DPR juga tegas menolak berbagai kebijakan yang dibuat untuk kepentingan politik semata. "Kami berharap DPR nantinya juga akan tegas untuk menghadang kebijakan-kebijakan yang anomali yang tidak sesuai dengan roh demokrasi," tutupnya. (Z-6)
Seruan ini adalah bentuk keprihatinan sivitas akademika dan alumni Unpad atas kondisi bangsa dan kondisi demokrasi yang merugikan rakyat.
Tindakan cawe-cawe serta penyalahgunaan kekuasan dalam Pemilu 2024 merupakan tindakan tidak terhormat
pilkada langsung harus dipertahankan karena melibatkan masyarakat dalam memilih pemimpin
PUASA Ramadan identik dengan wadah pembentukan kepribadian. Ia tidak sebatas ritual tahunan yang tata pelaksanaannya sudah jelas dan selalu diulang setiap tahunnya.
TURUNNYA kualitas demokrasi Indonesia tidak lepas dari rendahnya sikap saling percaya (trust) di kalangan komponen bangsa.
WAKTU pemilihan presiden/wakil presiden dan anggota legislatif tinggal tiga minggu lagi.
Selama ini objek wisata yang selalu menjadi favorit wisatawan berada di kawasan utara Kabupaten Cianjur.
Al Muzzamil Yusuf mempertanyakan soal aturan Pilkada Jakarta jika penamaannya berubah dari DKI menjadi DKJ.
RANCANGAN Undang Undang Daerah Khusus Jakarta tengah dibahas oleh Kemendagri. Pj Gubernur Heru Budi Hartono mengatakan seluruh proses pembahasan diserahkan kepada Kemendagri.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR sepakat Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) disahkan menjadi usulan DPR, hari ini.
DALAM Rapat Paripurna DPR RI, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Salah satu poin yang ditolak adalah mekanisme pemilihan Gubernur
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved