Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
RANCANGAN Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dinilai bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi. Pasalnya, RUU yang segera dibahas oleh pembentuk undang-undang itu masih menyematkan beleid mengenai penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Presiden, alih-alih dipilih oleh rakyat lewat mekanisme pemilihan kepala daerah.
"Pasal yang mengatur Gubernur bukan dipilih secara langsung adalah suatu bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi sekaligus juga pada kedaulatan rakyat," kata peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli kepada Media Indonesia, Rabu (6/3).
Bagi Lili, tak ada satu pun alasan pembenar untuk menghilangkan kedaulatan rakyat dalam memilih kepala daerahnya. Ia mengatakan, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta harus dipilih secara langsung karena merupakan mandat konstitusi dan mandat rakyat.
Baca juga : RUU DKJ: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Warganet Ramai-Ramai Menolak
Ketentuan mengenai penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden termaktub dalam Pasal 10 ayat (2) RUU Provinsi DKJ yang telah beredar sejak Selasa (5/3). Beleid itu secara lengkap berbunyi, "Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD."
Adapun ayat (4)-nya menjelaskan bahwa mekanisme penunjukan, pengangkatan, serta pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta diatur lewat peraturan pemerintah. Menurut Lili, penunjukan kepala daerah di Jakarta adalah jalan untuk melanggengkan nepotisme. Oleh karena itu, ia menyerukan DPR untuk menolak RUU tersebut.
"Jangan mengkhianati amanat rakyat pemilik kedaulatan. Janganlah wakil-wakil rakyat mengobarkan kepentingan rakyat demi melanggengkan nepotisme," pungkas Lili. (Tri/Z-7)
Seruan ini adalah bentuk keprihatinan sivitas akademika dan alumni Unpad atas kondisi bangsa dan kondisi demokrasi yang merugikan rakyat.
Tindakan cawe-cawe serta penyalahgunaan kekuasan dalam Pemilu 2024 merupakan tindakan tidak terhormat
pilkada langsung harus dipertahankan karena melibatkan masyarakat dalam memilih pemimpin
PUASA Ramadan identik dengan wadah pembentukan kepribadian. Ia tidak sebatas ritual tahunan yang tata pelaksanaannya sudah jelas dan selalu diulang setiap tahunnya.
TURUNNYA kualitas demokrasi Indonesia tidak lepas dari rendahnya sikap saling percaya (trust) di kalangan komponen bangsa.
WAKTU pemilihan presiden/wakil presiden dan anggota legislatif tinggal tiga minggu lagi.
HARI-HARI ini, Indonesia dan dunia internasional dihadapkan pada situasi krisis yang luar biasa.
Presiden Rusia Vladimir Putin, Rabu (5/6), memperingatkan negara-negara Barat bahwa Rusia siap menggunakan segala cara untuk mempertahankan diri jika kedaulatannya terancam.
PERDANA Menteri Libanon Najib Mikati mengatakan Israel menyebarkan teror dan ketakutan di kalangan warga Libanon di seluruh dunia.
WAKIL Direktur Utama Bio Farma Group, Soleh Udin Al-Ayubi, meyakini Indonesia bisa mencapai kedaulatan kesehatan dalam 10 tahun ke depan jika pemerintah benar-benar serius
ETIKA semestinya menjadi pondasi dari seluruh sistem bernegara, termasuk sistem politik. Namun, nilai tersebut kini tercabik karena intervensi Presiden Joko Widodo
Pemilu harus jurdil, menghasilkan suara rakyat, menghasilkan tokoh yang dipilih oleh rakyat, bukan melalui kecurangan atau konspirasi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved