Tak Ada Pergeseran dalam Kedaulatan di Wilayah Laut Natuna Utara

PEMERINTAH menyebut tidak ada pergeseran dalam kedaulatan di wilayah Laut Natuna Utara. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin (2/12), usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. 

“Kita tidak punya pergeseran standing apapun terkait kedaulatan,” ujar Sugiono. 

Sugiono menekankan bahwa kedaulatan nasional tetap menjadi prioritas utama bagi Indonesia dalam menyikapi isu-isu di kawasan tersebut. Langkah-langkah kolaborasi, menurut Menlu sedang dijajaki bersama Republik Rakyat Tiongkok (RRT) guna mendukung kepentingan ekonomi kedua negara. 

Baca juga : Tepis Kemlu RI, Tiongkok Akui Adanya Klaim Tumpang Tindih di Laut

“Yang kedua yang ingin kita lakukan adalah melakukan kerja sama dan kolaborasi dengan RRT di daerah-daerah yang masing-masing mempunyai klaim untuk kepentingan ekonomi dan keuntungan masing-masing kita,” jelasnya.

Selanjutnya, Sugiono menyampaikan kedua negara sepakat untuk membentuk komite bersama guna mendiskusikan rincian kerja sama. Menurutnya, hal tersebut termasuk lokasi geografis serta hukum yang relevan di masing-masing negara. 

“Kerja sama ini akan dilakukan dan akan dibentuk suatu komite bersama untuk membahas detailnya termasuk lokasi geografisnya, tempatnya di mana, dan masing-masing pihak juga tetap berpegang pada hukum yang relevan yang berlaku di masing-masing negara. Jadi tidak pergeseran _standing_ mengenai masalah kedaulatan,” tegasnya.

Baca juga : Usai Dilantik, Menlu Sugiono akan Terbang ke Rusia Hadiri KTT BRICS

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK), Hasan Nasbi menerangkan lawatan luar negeri Kepala Negara pada bulan November lalu memperkuat hubungan kerja sama Indonesia dengan negara sahabat. 

Di samping itu, pada lawatan tersebut, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperjuangkan kepentingan nasional dengan berpartisipasi pada forum kerja sama ekonomi global.

“Jadi selain mendaftar, bergabung ke BRICS, kita juga sedang mendaftar dan bergabung dengan OECD. Kita juga berpartisipasi dalam CPTPP. Jadi itu yang disampaikan oleh Presiden, kita akan bergabung dengan klub manapun yang kemudian nanti bisa memberikan keuntungan ekonomi bagi bangsa kita,” terang Hasan.  (Ykb/I-2)