Dunia semakin Bersatu untuk Kemerdekaan Palestina

DUNIA semakin bersatu untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, terutama dari negara Barat. Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyambut baik semakin banyak negara Barat yang mengakui Palestina sebagai langkah positif untuk menegaskan kedaulatan Palestina dan mewujudkan solusi dua negara.

Ia menyebut pengakuan kedaulatan Palestina sebagai aksi konkret yang diharapkan daripada sekadar pembicaraan di setiap pertemuan demi pertemuan terkait solusi dua negara. "Kami berterima kasih dan berharap semakin banyak lagi negara yang akan mengakui Palestina, sehingga yang selama ini kita bicarakan soal solusi dua negara terwujud secara nyata dan tak berhenti pada tataran pembicaraan," kata Sugiono di Jakarta, kemarin.

Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Prancis dan Inggris, pada khususnya, atas keputusan mereka baru-baru ini untuk mengakui Palestina. Sugiono pun berharap supaya langkah konkret ini semakin mendorong Palestina untuk menjadi negara yang merdeka dan berjaya di tengah komunitas internasional.

Baca juga : Prancis Setop Dana Pengungsi Palestina, Ikuti Amerika dan Inggris

Singapura dan Kanada

Negara tetangga, Singapura, juga menegaskan siap secara prinsip untuk mengakui Negara Palestina, dengan pertimbangan bahwa langkah tersebut akan mendorong perdamaian dan terwujudnya solusi dua negara. "Singapura konsisten mendukung hak rakyat Palestina atas tanah airnya berdasarkan solusi dua negara yang dirundingkan, konsisten dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB terkait," kata Deputi Sekretaris Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Singapura Kevin Cheok.

Dalam pernyataan yang disampaikan saat Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait Palestina di New York, Selasa (29/7), ia menyatakan keyakinan Singapura bahwa langkah tersebut adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri konflik berkepanjangan secara komprehensif, adil, dan berkelanjutan.

Pada Rabu (30/7), Kanada berencana mengakui negara Palestina di Majelis Umum PBB pada September. Perdana Menteri Mark Carney mengatakan ini merupakan perubahan kebijakan besar yang memicu kecaman Presiden AS Donald Trump dan ditolak Israel.

Baca juga : Habis Prancis, Kanada Berencana Akui Negara Palestina di PBB

Carney mengatakan langkah tersebut diperlukan untuk menjaga harapan solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina. Ini dikatakan sebagai tujuan lama Kanada yang terkikis di depan mata. "Kanada bermaksud untuk mengakui Negara Palestina pada Sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September 2025," katanya.

Portugal mengikuti

Hal ini menjadikan Kanada--negara G7--negara ketiga, setelah pengumuman terbaru oleh Prancis dan Inggris, yang mengisyaratkan rencana untuk mengakui negara Palestina pada September. Carney mengatakan semakin parahnya penderitaan warga sipil di Gaza tidak memberikan ruang untuk penundaan dalam aksi internasional terkoordinasi untuk mendukung perdamaian. 

Portugal berencana pula mengakui negara Palestina pada September. Demikian laporan media lokal dilansir Anadolu, kemarin, mengutip beberapa sumber di kantor perdana menteri.

Kantor Perdana Menteri Luis Montenegro mengatakan bahwa jika persyaratan yang diajukan dan sebagian besar divalidasi oleh negara-negara yang hadir pada konferensi PBB terpenuhi, Portugal dapat mengakui negara Palestina secepatnya September, di Sidang Umum PBB ke-80, New York.

Rakyat AS berubah

Pandangan pemerintah AS yang mendukung Israel kini mulai bertentangan dengan rakyatnya. Jajak pendapat Gallup yang dirilis minggu ini menemukan bahwa hanya 32% orang dewasa AS yang mendukung aksi militer Israel di Gaza. Ini angka terendah sejak konflik dimulai pada 7 Oktober 2023. 

Survei ini juga menyoroti perbedaan tajam berdasarkan afiliasi politik, yakni 71% Republikan tetap mendukung, tetapi hanya 8% Demokrat dan 25% independen yang menyatakan hal serupa. Secara keseluruhan, 60% responden mengatakan mereka tidak menyetujui aksi militer Israel di Gaza.

Adapun yang paling mencolok ialah data generasi muda. Hanya 9% dari kelompok usia 18-34 tahun atau lintas partai mendukung aksi Israel dan dan 6% mengatakan mereka memiliki pandangan yang baik terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Terkait pemilu

Pergeseran opini ini dipandang sebagai ancaman strategis oleh politisi pro-Israel dari kedua kubu, termasuk Demokrat pendukung Israel dan sekutu mantan Presiden Donald Trump. Isu ini menimbulkan tekanan politik yang makin besar, terutama menjelang pemilu 2026 dan 2028. 

Di kalangan Demokrat, penurunan dukungan bisa memengaruhi suara di negara-negara kunci seperti Michigan yang memiliki populasi Arab-Amerika besar. Sementara itu, di kubu Republik, keretakan mulai terlihat. 

Turunnya dukungan Amerika untuk Israel merupakan bagian dari tren global. Inggris mengatakan minggu ini akan mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB kecuali Israel mengambil langkah-langkah besar untuk mengakhiri krisis kemanusiaan di Gaza. Pengumuman ini menyusul keputusan Prancis untuk melakukannya.

Kalah opini publik

Anggota DPR Brad Sherman, seorang Demokrat dari California yang merupakan salah satu ketua Kaukus Sekutu Israel Kongres bipartisan, mengatakan kepada CNN, kemarin, bahwa Israel kalah dalam perebutan opini publik dunia. "Israel harus menentukan tujuan militernya untuk menyadari bahwa keamanan nasional mencakup citra Anda di seluruh dunia," kata Sherman. "Anda tidak bisa mendapatkan semua yang Anda inginkan dan citra Anda di seluruh dunia itu penting."

Profesor di Universitas Maryland dan Direktur Critical Issues Poll, Shibley Telhami, mengatakan survei terbaru itu menunjukkan tren meningkatnya ketidakpuasan terhadap aksi Israel yang melampaui perang di Gaza. "Yang kita saksikan di sini ialah menguatnya paradigma generasi di kalangan anak muda AS, kebanyakan dari Partai Demokrat dan independen, tetapi bahkan beberapa anggota muda Partai Republik, yang kini memandang kengerian di Gaza sebagai cara menggambarkan karakter Israel," ujar Telhami kepada Al Jazeera. 

Badan-badan PBB memperingatkan bahwa waktu hampir habis untuk melancarkan respons kemanusiaan skala penuh di Jalur Gaza yang terkepung. Data menunjukkan bahwa lebih dari satu dari tiga orang (39%) kini tidak makan selama berhari-hari, menurut Program Pangan Dunia PBB dalam satu pernyataan pada Rabu (30/7). WFP menambahkan bahwa lebih dari 500.000 orang--hampir seperempat populasi Gaza--mengalami kondisi seperti kelaparan. (Ant/I-2)