Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai ada sejumlah pertimbangan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi proyek strategis nasional (PSN). Ia mengatakan dari sisi kebijakan, Prabowo menilai negara terlalu boros untuk proyek yang tidak perlu dan kurang berdampak pada masyarakat secara signifikan. Sehingga, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan agar proyek dapat bermanfaat bagi masyarakat sekaligus menghemat anggaran.
Sedangkan dari sisi politis, Dedi menilai langkah Presiden Prabowo melakukan evaluasi agar terlihat mandiri dalam menjalankan pemerintahan tanpa bayang-bayang Presiden ke-7 Joko Widodo.
"Prabowo tentu menginginkan agar pemerintahannya dikenang sebagai pemerintahan yang mandiri, tanpa bayang-bayang Jokowi. Evaluasi proyek strategis nasional lekat dengan kebijakan Jokowi, sehingga upaya lakukan koreksi bisa diartikan juga sebagai upaya lepas dari intervensi Jokowi," kata Dedi, kepada Media Indonesia, Rabu (22/1).
Dedi menilai upaya Prabowo dalam lepas dari bayang-bayang Jokowi merupakan langkah yang tepat. Menurutnya, kalau Jokowi masih mempunyai pengaruh akan mengganggu kedaulatan Prabowo sebagai presiden.
"Prabowo ingin pinggirkan peran Jokowi, dan memang seharusnya Jokowi tidak perlu lagi membayangi Prabowo, misalnya kasus terbaru soal pagar di laut Banten, sudah terkesan ada perbedaan pandangan antara Prabowo dengan menteri kelautan, di mana publik tahu jika menteri kelautan adalah representasi Jokowi. Jokowi seharusnya tidak lagi punya pengaruh, karena mengkhawatirkan jika Jokowi masih dianggap, ini bisa ganggu kedaulatan presiden," katanya. (Faj/M-3)
proyek mobil nasional (mobnas) ditargetkan mulai diproduksi pada 2027. Proyek tersebut diusulkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyambut dengan optimisme langkah Penetapan 44 kawasan industri sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menanggapi keterangan Komnas HAM terkait potensi pelanggaran dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Pelaksanaan PSN tidak hanya berimplikasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadi instrumen legal yang menghasilkan bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender
Perluasan definisi kepentingan umum ini membuka peluang penggusuran paksa dan alih fungsi lahan pertanian, hutan, serta wilayah pesisir,
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) menuai kritik dalam sidang uji materi Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved