Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
DIREKTUR Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai ada sejumlah pertimbangan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi proyek strategis nasional (PSN). Ia mengatakan dari sisi kebijakan, Prabowo menilai negara terlalu boros untuk proyek yang tidak perlu dan kurang berdampak pada masyarakat secara signifikan. Sehingga, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan agar proyek dapat bermanfaat bagi masyarakat sekaligus menghemat anggaran.
Sedangkan dari sisi politis, Dedi menilai langkah Presiden Prabowo melakukan evaluasi agar terlihat mandiri dalam menjalankan pemerintahan tanpa bayang-bayang Presiden ke-7 Joko Widodo.
"Prabowo tentu menginginkan agar pemerintahannya dikenang sebagai pemerintahan yang mandiri, tanpa bayang-bayang Jokowi. Evaluasi proyek strategis nasional lekat dengan kebijakan Jokowi, sehingga upaya lakukan koreksi bisa diartikan juga sebagai upaya lepas dari intervensi Jokowi," kata Dedi, kepada Media Indonesia, Rabu (22/1).
Dedi menilai upaya Prabowo dalam lepas dari bayang-bayang Jokowi merupakan langkah yang tepat. Menurutnya, kalau Jokowi masih mempunyai pengaruh akan mengganggu kedaulatan Prabowo sebagai presiden.
"Prabowo ingin pinggirkan peran Jokowi, dan memang seharusnya Jokowi tidak perlu lagi membayangi Prabowo, misalnya kasus terbaru soal pagar di laut Banten, sudah terkesan ada perbedaan pandangan antara Prabowo dengan menteri kelautan, di mana publik tahu jika menteri kelautan adalah representasi Jokowi. Jokowi seharusnya tidak lagi punya pengaruh, karena mengkhawatirkan jika Jokowi masih dianggap, ini bisa ganggu kedaulatan presiden," katanya. (Faj/M-3)
Ia mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh informasi yang tidak benar. Pada era post truth, banyak fakta objektif sering disingkirkan dan mengedepankan emosi.
KETUA Umum Pengurus Pusat Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (PP SNNU) Witjaksono menanggapi isu pagar laut di Kabupaten Tangerang dan meminta PSN PIK 2 dibatalkan.
PSN di PIK 2 ini telah berdampak buruk terhadap masyarakat sekitar. Pemerintah perlu mempertimbangkan ulang kelanjutan dari PSN di PIK2 ini.
SEKRETARIS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebut pemerintah tengah melakukan evaluasi secara periodik terhadap pengembangan PSN
PEMERINTAH menyatakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto tak akan mengganggu kelangsungan proyek infrastruktur prioritas strategis maupun PSN
PRESIDEN RI Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya agar seluruh Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk PIK 2, dapat dievaluasi.
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) membuka pintu selebar-lebarnya bagi Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung dan termasuk untuk menjadi Ketua Umumnya.
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka merupakan cerminan Indonesia sebagai negara demokrasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved