Libatkan Daerah Penyangga Bahas RUU DKJ

Puan Sebut Revisi UU TNI Sesuai Mekanisme dan Kedepankan Supremasi Sipil

KETUA DPR RI Puan Maharani, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI telah melalui proses yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

RUU TNI Diputuskan di Rapat Paripurna Hari Ini

DPR RI mengagendakan pengambilan keputusan terhadap RUU TNI dalam Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (20/3).

Tuai Polemik, DPR akan Tetap Sahkan Revisi UU TNI di Paripurna Besok

DPR RI dipastikan akan tetap mengesahkan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau revisi UU TNI di rapat paripurna DPR, besok.

Rapat Paripurna Ditunda Karena Tidak Kuorum, 60 Anggota Hadir dari 73 Isi Tanda Tangan

Fraksi PKB jadi yang paling sedikit karena hanya dihadiri satu dari 10 orang anggotanya. Kemudian, PSI juga hanya dua dari 8 anggota yang hadir.

DPR Sahkan Revisi UU Daerah Khusus Jakarta Jadi UU

Sebelumnya, terdapat empat pasal tambahan pada revisi UU DKJ yang diusulkan Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam perubahan beleid tersebut.

Rapat Paripurna DPR Setujui Naturalisasi Kevin Diks, Ambil Sumpah WNI Lusa di Denmark

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui naturalisasi pemberian status kewarganegaraan pesepak bola keturunan Indonesia, Kevin Diks, pada Selasa (5/11).

Wakil Ketua DPR Dukung Prabowo Tertibkan Ribuan Tambang Ilegal

DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.

Keputusan Pemda Menambah Pajak untuk Tingkatkan PAD Cenderung Timbulkan Masalah Baru

Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.

Pidato Lengkap Ketua DPR RI Puan Maharani

Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.

Suara Rakyat Ciptakan Legislasi Bermakna

Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.

Tingkatkan Perlindungan HAM dan Sistem Hukum

Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.

Ketua DPR Puan Surati Sekjen PBB, Enam Desakan tentang Gaza

Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.

Politik Jalan Tengah

Negara dari Pinggiran

Indonesia Emas 2045 dan Resiliensi UMKM Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia