Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya mengungkapkan sikap fraksi partai yang menunjukan penolakan terhadap RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) merupakan sikap dari masing-masing partai politik. Kendati demikian, pembahasan RUU DKJ tetap harus dilakukan karena daerah Ibu Kota Negara (IKN) sudah ada.
"RUU ini harus terbentuk karena IKN sudah ada dan sebetulnya harus rampung sebelum 15 Februari 2024 sebetulnya," ujarnya saat dihubungi, Kamis (7/12).
Peraturan tersebut memang baru tahap menjadi inisiatif DPR namun dengan adanya dinamika penolakan yang muncul maka akan menjadi catatan penting legislatif dan pemerintah.
Baca juga: Fraksi PKS Jelaskan Alasan Penolakan RUU DKJ
"Kalau menuai situasi perlawanan yang kuat tentu dalam menghadapi pemilu, tentu saja kita harus menjaga stabilitas nasional itu yang jadi catatan pentingnya dalam mengambil keputusan politik yang strategis. Karena tidak mungkin ini tidak atau ditunda untuk dibahas," ungkapnya.
Sebagai anggota fraksi partai sudah memberikan ketegasan maka harus tetap dengan satu komando untuk dijalankan. Partai NasDem misalnya telah menyampaikan ketegasan tersebut untuk tetap menjalankan pilkada sebagai hak daulat rakyat.
Baca juga: Draf RUU DKJ Kontroversial, Surya Paloh: Semoga Terketuk Nurani Perumusnya
"Sikap sudah ditegaskan sejak awal. Sedangkan untuk pembahasan kita lihat nanti surat presiden dan DIM-nya kapan kami terima. Tergantung itu untuk pembahasan selanjutnya pada masa sidang ke depan," tandasnya. (Sru/Z-7)
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketum PSI Kaesang Pangarep berkomitmen partainya terus bertransformasi menjadi partai yang inklusif dan terbuka. Ia mengajak kader PSI untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu Raya
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Ray Rangkuti mendorong wakil presiden (wapres) segera berkantor di IKN daripada mengganti status IKN jadi ibukota provinsi Kalimantan Timur
Penundaan pemindahan ASN ke IKN disebut karena situasi fiskal Indonesia yang sedang menghadapi tekanan fiskal.
Pada rapat tersebut, Bimo membeberkan progres pembangunan di kawasan istana, Kemenko, dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) serta ekosistemnya.
Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, masih ditunda. Penundaan ini karena belum ada perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengharapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mau melirik dan mendorong investasi ke IKN.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, enam perusahaan bank akan mulai melakukan pembangunan di IKN Nusantara setelah lebaran 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved