Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Kondisi ekonomi masyarakat yang menurun akibat pandemi masih terasa kuat dampaknya pada pelaksanaan Pilkada serentak 2020.
Kalau (Pilkada 2020) ini kita jalankan dengan baik, ke depan apabila ada bencana seperti ini kita (KPU) sudah siap.
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang sebelumnya nonaktif, diminta kembali diaktifkan. Pelantikan juga bisa dilakukan secara virtual.
Kerangka hukum untuk mengawal dan mengatur teknis tahapan pilkada di tengah bencana sangat dibutuhkan
Dalam PKPU itu antara lain memasukkan pasal baru dari PKPU sebelumnya, yakni 8B dan 8C.
Sebelumnya, KPU mengusulkan penambahan anggaran Pilakada 2020 sebesar Rp5,69 triliun. Namun, dari hasil restrukturisasi diputuskan penambahan Rp4,77 triliun
Para petugas di lapangan, baik yang bertugas pada saat persiapan, pelaksanaan pemungutan suara dan pasca penghitungan wajib dilindungi kesehatannya.
Ketua KPU RI Arief Budiman memastikan tambahan anggaran yang disepakati bisa dipenuhi 100%. Akan tetapi, terkait sumber dana pihaknya akan membahasnya dengan pemerintah dan DPR
Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta KPU Daerah untuk merekrut penyelengara atau panitia ad hoc terkait pelaksanaan Pilkada 2020.
Ketua KPU Purbalingga Eko Setiawan mengatakan pihaknya telah menghitung ulang jumlah TPS yang disesuaikan dengan protokol kesehatan penanggulangan covid-19.
Pemerintah menyediakan alokasi sebesar Rp1,36 triliun untuk tambahan anggaran. Mendagri akan melihat kemampuan fi skal 270 daerah yang akan melangsungkan pilkada.
"Kami membutuhkan setidaknya 13.010.963 masker kain yang akan digunakan oleh para penyelenggar agar pelaksanaan pilkada menjadi sehat dan aman" ujar Ketua KPU Arief Budiman
Salah satu kerawanan ialah tingkat partisipasi rendah lantaran tren wabah korona yang saat ini masih meningkat dan masyarakat menghindari aktivitas berkerumun.
Mendagri menyebut tambahan anggaran pilkada sebesar Rp1,36 triliun yang disediakan pemerintah dapat berubah sebab masih menunggu dirampungkannya Peraturan KPU tentang protokol kesehatan.
Sebagian besar pemerintah kabupaten/kota belum sepenuhnya siap soal kebutuhan tambahan yang berkaitan dengan penyediaan alat kesehatan pencegahan covid-19.
Kementerian Dalam Negeri akan mengeluarkan standar kebutuhan APD tersebut, sedangkan harga APD akan dikeluarkan oleh KPU RI. Setelah itu, barulah KPU melakukan addendum NPHD.
KPU Provinsi Bangka Belitung meminta empat daerah yang melaksanakan Pilkada serentak memetakan kembali jumlah TPS karena pelaksanaan harus sesuai protokol covid-19.
Dari 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020, ada 129 daerah yang sudah melaporkan keuangan dan 141 yang belum menyerahkan laporan ke Kemendagri.
Pemerintah daerah (pemda) memaksimalkan anggaran pilkada yang ada saat ini untuk melanjutkan tahapan dan peralatan yang dibutuhkan untuk pencegahan Covid-19.
Komisioner KPU Provinsi Bengkulu, Darlinsyah di Bengkulu, mengatakan, kegiatan validasi daftar pemilih menggunakan Coklit tidak lagi atau dilarang secara door to door ke rumah warga.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved