Pilkada Di tengah Pandemi, Ini Potensi Kerawannya Versi Perludem

PERKUMPULAN untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) membeberkan ada lima kerawanan pemilihan kepala daerah (pilkada) di tengah pandemi korona yang sudah diputuskan akan digelar pada 9 Desember 2020.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyebut salah satu kerawanan ialah tingkat partisipasi rendah lantaran tren wabah korona yang saat ini masih meningkat dan masyarakat menghindari aktivitas berkerumun.

"Pertama, ada ancaman pada keselamatan dan kesehatan warga negara. Kedua, terdegradasinya kualitas penyelenggaraan pilkada. Ketiga, ialah rendahnya angka pengguna hak pilih karena pandemi masih tinggi. Beberapa hari ini ada 1.000-an orang lebih yang dinyatakan positif covid-19," ucap Titi dalam webinar yang digelar Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kamis (11/6).

Titi melanjutkan kerawanan keempat ialah menguatnya potensi transaksi jual-beli suara. Menurutnya, politik transaksional pada pilkada di tengah pandemi bakal menguat lantaran kebutuhan ekonomi warga yang meningkat dan pragmatisme kandidat kepala daerah.

Baca juga : Pemerintah Sediakan Rp1,36 T untuk Tambahan Dana Pilkada

"Kandidat mungkin merasa ruang geraknya sudah semakin susah karena protokol kesehatan yang harus mereka patuhi, maka pendekatan pragmatis akan dipilih dengan akan melakukan jual-beli suara. Kerawanan kelima, ini sudah terjadi di sejumlah daerah yaitu politisasi program penanganan covid-19," ucapnya.

Titi juga mengatakan pilkada pada Desember mendatang masih diselimuti sejumlah ketidakpastian mulai dari anggaran tambahan untuk alat kesehatan atau pelindung diri, teknis penyelenggaraan, dan sosialisasi baik kepada penyelenggara di daerah dan pemilih.

Ia pun kembali menyarankan agar pilkada sebaiknya diundur hingga Juni 2021 agar persiapan bisa dilakukan lebih matang.

"Kita terlalu mempertaruhkan risiko dan reputasi demokrasi lokal kita kalau memutuskan pilkada untuk tetap lanjut pada Desember 2020, sementara kondisi objektif hari ini belum mampu meyakinkan masyarakat terhadap hal-hal yang diperlukan untuk bisa melanjutkan pilkada di 2020," ungkap Titi. (OL-7)