Dana dan Protokol Kesehatan Jadi Syarat Digelar Pilkada

KETUA KPU Arief Budiman menyebutkan Pilkada 2020 yang direncanakan digelar pada 9 Desember dapat ditunda jika persyaratan yang diajukan KPU tidak bisa dipenuhi.

Menurut Arief di diskusi dalam jaringan kemarin, pilkada bisa berjalan jika ada jaminan anggaran dan kebutuhan protokol kesehatan bisa disediakan tepat waktu.

“Kami sudah menyampaikan beberapa hal itu. Kami akan katakan tentu berat dan mungkin bisa menjadi tidak dapat dilaksanakan pilkada
pada Desember 2020 (kalau jaminan ketepatan tersebut tidak bisa direalisasikan),” ujarnya.

Contohnya ialah peralatan pelindung diri atau protokol kesehatan lainnya benar-benar tepat waktu sampai pada petugas tingkat terbawah KPU yang bekerja di lapangan. Namun, saat ini, Arief mengatakan KPU terus mempersiapkan pemilihan kepala daerah sesuai dengan kesepakatan yakni hari pemungutannya digelar pada 9 Desember 2020. “Beberapa Peraturan KPU (tentang tahapan dan pilkada dalam situasi covid-19) terus kami kebut, semoga sebelum 15 Juni sudah selesai,” tambahnya.

Arief juga mengatakan KPU tidak siap kalau menerapkan pemungutan suara secara elektronik atau e-voting dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Sebab, menyiapkan sebuah sistem baru tidak bisa dipaksakan secara cepat dan banyak yang harus dilakukan untuk untuk merealisasikannya.

Namun, ia meyakini sistem berbasis dalam elektronik bisa diterapkan pada pilkada kali ini, yakni rekapitulasi hasil pemungutan suara elektronik.

Rekapitulasi tersebut juga tidak langsung diterapkan di seluruh daerah pemilihan, melainkan beberapa daerah yang dinyatakan sudah siap,
tujuan penerapan rekapitulasi elektronik itu sesungguhnya ialah untuk Pemilu 2024.

Soal dana, pemerintah menyediakan alokasi sebesar Rp1,36 triliun untuk tambahan anggaran. Meski demikian, besaran tambahan anggaran yang dialokasikan pemerintah berbeda dengan tambahan dana yang diajukan penyelenggara pemilu sebesar Rp4,7 triliun setelah adanya
rasionalisasi anggaran.

Mendagri Tito Karnavian masih akan melihat kemampuan fiskal 270 daerah yang akan melangsungkan pilkada. “Kami sudah melakukan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu daerah,” ujar Tito dalam rapat dengar pendapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Komisi II DPR RI, yakni KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) secara virtual di Jakarta, kemarin.

Tito meyakini bisa memenuhi perlengkapan untuk penanganan Covid-19 berdasarkan rasionalisasi dari anggaran yang sudah masuk dan
disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama KPUD dan Bawaslu Daerah.

Lalu, ada daerah yang memerlukan tambahan dana pilkada dari dukungan dari APBN sebanyak 65 daerah. Kemudian, terdapat 42 daerah yang memerlukan tambahan dukungan baik dari APBD maupun APBN dan 21 daerah tidak memerlukan daerah dari APBN, tapi sanggup membiayai pilkada dengan tambahan dari APBD.

Rinciannya, tambahan anggaran untuk KPUD sebanyak Rp 908,44 miliar, untuk Bawaslu Daerah sebesar Rp 76,36 miliar, sedangkan anggaran tambahan untuk pengamanan Rp35,78 miliar.

Sepakat

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan pemerintah, DPR, dan lembaga penyelenggara pemilu telah sepakat untuk menggelar Pilkada 2020 pada 9 Desember.

“Ya, ada satu dua daerah menolak. Tetapi kalau dilihat persentasenya, lebih dari dua per tiga bersemangat untuk segera dilaksanakan,” ujar Mahfud.

Mahfud berharap pilkada harus segera bisa dilaksanakan untuk melahirkan kepala daerah defi nitif. Jika daerah hanya mengandalkan pemimpin yang berstatus pelaksana tugas, dikhawatirkan akan menghambat pengambilan keputusan di dalam proses pemerintahan.

Terlebih, dalam kondisi di tengah pandemi, ada banyak kebijakan-kebijakan strategis yang harus diambil dengan cepat dan tepat oleh kepala daerah. (Cah/Pra/Pro/Uta/P-1)