Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) meminta KPU Daerah untuk merekrut penyelengara atau panitia ad hoc terkait pelaksanaan Pilkada 2020.
Menurut Ketua KPU Arief Budiman hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan SDM dalam penyesuaian penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi
"Kami akan meminta KPI Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota untuk melakukan rekrutmen menggantikan mereka yang tidak lagi bisa menjadi penyelenggara kerena beberapa sebab tadi," ungkapnya dalam konferensi pers KPU petang ini, Jumat (12/6).
Dijelaskannya, perekrutan kembali panitia ad hoc seperti PPK, PPS dan KPPS perlu dilakukan agar penyelengaraan Pilkada bisa berjalan dengan baik. Mengingat, anggota panitia ad hoc yang ada saat ini bisa dikatakan kurang dan jadwal pelaksaan Pilkada sudah ditentukan.
Baca juga : Dana dan Protokol Kesehatan Jadi Syarat Digelar Pilkada
"Ada beberapa petugas yang sudah kita rekrut, tapi ada yang mengundurkan diri, ada yang meninggal dunia, tidak memenuhi syarat. Jumlahnya kurang lebih 350 orang," jelasnya.
Selain itu, persiapan yang telah disepakati bersama adalah penambahan anggaran Pilkada 2020. Menurut Arief, bukan hanya jumlah anggarannya yakni Rp4,7 triliun yang dipastikan tapi juga jadwal transfer anggaran tersebut.
Dalam kesepakatan bersama pemerintah, anggaran Pilkada yang bersumber dari APBN akan dialokasikan per tahap. Untuk tahap 1 di bulan Juni ini, Kementerian Keuangan akan merealisasikan Rp1,02 triliun.
"Kami berharapan anggaran yg dianggrakan bisa dipenuhi, bukan saja jumlahnya tapi juga tepat waktu," tutup Arief.(OL-2)
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved