Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
JURU bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menjelaskan sidang pendahuluan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP kada) akan digelar 26 Januari 2021.
MK akan menggelar sidang pendahuluan sengketa perselisihan kepala daerah pada 26 Januari 2021 secara daring. Sedangkan untuk sidang luring akan diterapkan sesuai dengan protokol kesehatan.
"(PSBM) meluas Jawa Bali dengan titik tertentu, termasuk Jakarta, pembatasannya ketat. Warung dan toko harus tutup jam 19.00 WIB, kalau sudah kaya gini kemungkinan sidang malam tidak ada."
DUA daerah pemilihan kepala daerah (pilkada), yakni Kota Magelang, Jawa Tengah, dan Kabupaten Nias, Sumatra Utara, mencabut permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan.
KPU Malaka, Nusa Tenggara Timur dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat setelah adanya temuan 2.039 NIK siluman dalam DPT Pilkada Malaka 9 Desember 2020.
Pada Pilkada 2020, dari 270 daerah, ada 25 calon tunggal.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) akan fokus pada sidang sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020.
REGULASI soal eks koruptor mencalonkan diri di pilkada masih menjadi polemik di pilkada serentak 2020 kemarin.
CALON kepala daerah berlatar belakang mantan narapidana korupsi masih bisa mengikuti seleksi calon kepala daerah.
Pilkada 2020 di Dompu, NTB, Boven Digoel, Papua, dan Bengkulu Selatan terkena dampak beda tafsir putusan MK.
KOMISIONER KPU Evi Novida Ginting mengatakan akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Nias Selatan
indikator kesuksesan pilkada dan partisipasi pemilih bukan hanya diukur dari berapa persen masyarakat yang hadir di tempat pemungutan suara.
Demi menjaga transparansi dan akuntabilitas, MK akan menyiarkan secara langsung semua persidangan sengketa pilkada.
Dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi di Jakarta, hari ini, sebanyak tiga permohonan diajukan secara daring dan empat permohonan diajukan secara langsung.
135 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPKada) Tahun 2020 yang terdiri dari 76 permohonan secara daring
Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya membuka hasil penyelidikan kasus dugaan pelanggaran kewenangan jabatan dilakukan calon bupati petahana. Calon bupati tersebut terancam didiskualifikasi.
Pemimpin daerah yang berpikir mengembalikan ongkos politik ketika masa pemilihan menjadi cikal bakal tumbuhnya perilaku korupsi.
Sebanyak 645 telah dijatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan yang mereka lakukan.
Hal tersebut disampaikan kuasa hukum pasangan Stefanus-Wendelinus, Yafet Rissy, kepada Media Indonesia melalui sambungan telepon, kemarin.
Keberhasilan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi tidak diimbangi dengan kualitas teknis dari penyelenggara.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved