Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Sembilan fraksi di DPR menyatakan menyetujui Perppu Pemilu dalam pembahasan di tingkat komisi, namun Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS yang menyatakan persetujuannya dengan catatan.
Perppu Pemilu disetujui oleh seluruh Fraksi yang ada di DPR yakni Golkar, Nasdem, PDIP, dan Demokrat. Lalu, PKS, PAN, PPP, Gerindra, dan PKB.
DPR RI menyetujui Perppu tentang Pemilihan Umum dibawa ke rapat paripurna terdekat dan disahkan menjadi undang-undang (UU).
Partai Buruh menuntut DPR untuk segera membatalkan pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 serta Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.
Dalam masa persidangan ini DPR akan melakukan pembahasan terhadap Perppu Nomor 2 tahun 2022, tentang Cipta Kerja dan penetapan Perppu nomor 1 tahun 2022 tentang Pemilu menjadi undang-undang.
Diskusi Perppu Cipta Kerja berlangsung di Kota Deltamas dalam Tenant Gathering untuk kawasan industri Greenland International Industrial Center (GIIC).
UJI formil Perppu Cipta Kerja berkemungkinan akan berhenti ditengah jalan, dikarenakan perkara berpeluang kehilangan objek pengujian.
Sosialisasi ini bertujuan agar seluruh stakeholder memiliki pandangan dan pemahaman yang sama terhadap seluruh peraturan subsektor perkebunan yang terdampak dengan terbitnya Perpu ini.
Dalam persidangan, Kuasa Hukum pemohon Ari Lazuardi menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana saran dan pertimbangan dari Hakim Konstitusi.
Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tidak mendapatkan persetujuan DPR RI pada persidangan yang berikut, perpu ini menjadi gugur keberlakuannya.
Indonesia masih membutuhkan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, karena memiliki jumlah angkatan kerja yang terus naik.
SEBANYAK 3.598 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan aksi demo menolak Perppu Cipta Kerja di depan Gedung DPR, Selasa (28/2/2023)
GUGATAN uji formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2/2022 tentang Cipta Kerja berpotensi kehilangan objek di Mahkamah Konstitusi (MK)
Dunia usaha diminta untuk tidak khawatir dan tetap melakukan aktivitas usaha guna mendukung pemulihan serta pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurutnya, perppu tersebut sudah disahkan di tingkat satu atau Badan Legislasi dan hanya tinggal menunggu dibacakan di Sidang Paripurna.
Dengan kegagalan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI, menurut Ketua Umum KSPSI itu, maka Perppu Ciptaker otomatis Batal demi konstitusi.
Dampak nyata yang timbul akibat belum disahkannya Perppu menjadi UU ialah pemerintah kehilangan momen setidaknya satu bulan untuk menerbitkan peraturan pelaksananya.
Kalau tidak atau belum disetujui sifat gentingnya semakin tidak ada.
Perppu Cipta Kerja dinilai melegitimasi perbudakan modern oleh negara.
Shinta Kamdani menyambut baik progres Perppu Cipta Kerja
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved