Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DPR akan segera membahas dua perppu yang diterbitkan pemerintah dalam masa persidangan IV tahun sidang 2022-2023. Melalui pembahasan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum.
Diketahui pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Perppu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
"Dalam masa persidangan ini DPR akan melakukan pembahasan terhadap Perppu Nomor 2 tahun 2022, tentang Cipta Kerja dan penetapan Perppu nomor 1 tahun 2022 tentang Pemilu menjadi undang-undang guna memberikan kepastian hukum terutama untuk penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 di sejumlah daerah pemekaran di Papua," kata Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3).
Baca juga: Ketua BKSAP Ajak Anggota Parlemen Dukung Draf ‘Emergency Item’ Qatar
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan khusus Perppu Cipta Kerja akan dibahas di tingkat rapat pimpinan (rapim). Kemudian, dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR.
"Selanjutnya kita bawa ke proses dan mekanisme lebih lanjut sesuai mekanisme di DPR, demikian," ucap Dasco.
Baca juga: DPR: Polisi Berhati-hati agar Kasus Penganiayaan David Sesuai Harapan
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Desember 2022 menerbitkan dua Perppu yakni Perppu Nomor 1/2022 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Perppu Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja.
Perppu tentang Pemilu ditetapkan pada 12 Desember 2022 saat masa Sidang II DPR tahun sidang 2022/2023 yang berlangsung pada 1 November-15 Desember 2022. Sementara itu, Perppu tentang Cipta Kerja ditetapkan pada 30 Desember 2022.
Jika didasarkan pada frasa 'dalam persidangan berikutnya' yang termaktub pada pasal Pasal 22 ayat (2) UUD 1945, Perppu harus mendapat persetujuan DPR pada masa sidang berikutnya, yakni masa Sidang III DPR tahun sidang 2022/2023 pada 10 Januari-16 Februari 2023. (Z-3)
Pemangku kepentingan yang dimaksud, terutama, pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan Polri dan TNI, partai politik dan pasangan calon, dunia usaha, dan pemilih.
MEMIKIRKAN konstitusionalitas, dalam bahasa KC Wheare, setidaknya bisa didedahkan menjadi tiga sebagaimana tiga konsep bentuk konstitusi.
Rincian besaran pesangon untuk karyawan yang terkena PHK diatur pada pasal 81 angka 47.
SEBANYAK 3.598 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan aksi demo menolak Perppu Cipta Kerja di depan Gedung DPR, Selasa (28/2/2023)
KEBOCORAN data anak di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tidak cukup hanya dengan melaporkan ke kepolisian.
AGAR tidak tidak mengganggu kebijakan strategis pemerintah ke depan, penerbitan Perppu Cipta Kerja dinilai diperlukan.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja semakin banyak dibicarakan belakangan ini karena pemerintah menggunakannya sebagai konsep aturan perundang-undangan
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
Ketua KSPI, Kahar S Cahyo, mengatakan Presiden mengabulkan untuk membatalkan RUU Ciptaker, tuntutannya itu saja.
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo mengatakan, ribuan personel itu dibagi per sif. Sebanyak 300 personel menjaga aksi massa pada pagi hingga siang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved