Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Perppu KPK, ujar Irman, akan menjadi bola liar yang potensial dipakai parlemen untuk mendorong uji materi terhadap Perppu tersebut.
“Perppu tak mudah dikeluarkan karena dasarnya tidak sekadar subjektivitas presiden, tapi ada kondisikondisi objektif, yakni kegentingan memaksa.”
Ngabalin mengatakan, Presiden bukan mau mengulur-ngulur waktu agar RUU tersebut bisa segera disahkan.
Keputusan itu seperti simalakama, nggak dimakan bawa mati, dimakan ikut mati, kan begitu, cirinya memang begitu. Jadi memang tidak ada keputusan yang bisa memuaskan semua pihak.
Keputusan itu seperti simalakama, nggak dimakan bawa mati, dimakan ikut mati, kan begitu, cirinya memang begitu. Jadi memang tidak ada keputusan yang bisa memuaskan semua pihak.
Sejumlah Tokoh Nasional berharap Presiden mengoreksi revisi UU KPK inisiatif DPR dan tetap menguatkan komitmen dalam pemberantasan korupsi.
Siti menyebut penganiayaan yang menimpa anaknya saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI pada Selasa (24/9) lalu.
Presiden mendengarkan masukan dari berbagai kalangan, baik yang mendesak penerbitan perppu maupun menempuh langkah judicial review UU KPK.
Presiden mendengarkan masukan dari berbagai kalangan, baik yang mendesak penerbitan perppu maupun menempuh langkah judicial review UU KPK.
Mengenai sikap Partai Demokrat, ia menegaskan bahwa pihaknya menolak adanya Dewan Pengawas KPK dalam undang-undang barunya.
Ifdhal menyinggung pertemuan Jokowi dengan para akademisi, cendekiawan, dan budayawan di Istana beberapa waktu lalu. Menurut dia, Jokowi menyerap masukan mereka agar Perppu KPK diterbitkan.
Presiden bisa menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang berisi penangguhan UU KPK yang baru sehingga aturan yang lama masih bisa digunakan.
Gelombang demonstrasi selama ini hanya bagian dari sikap salah satu elemen masyarakat terhadap Revisi UU KPK. Namun hal itu belum bisa menjadi alasan Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu.
PDIP menilai pihak yang tidak bisa menerima revisi UU No 32 tahun 2002 tentang KPK masih bisa mengajukan uji materi ke MK
Koalisi berharap presiden menguatkan KPK dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK unuk membatalkan undang-undang baru hasil revisi.
Hasil survei menunjukan 59,7% masyarakat tahu tentang demonstrasi mahasiswa. Hanya 40,3% yang tidak mengikuti berita tentang aksi unjuk rasa tersebut.
"Legislatif review bukan suatu proses yang sulit dan lama. Presiden melakukan komunikasi politik dengan DPR terkait kemungkinan diambil langkah legislative review,."
Presiden tengah membangun komunikasi dengan DPR terkait opsi legislative review. Ini langkah politik yang demokratis selain uji materi ke MK.
Meski belum mendapat arahan, Tjahjo menegaskan pihaknya telah siap untuk melaksanakan apa yang nantinya akan menjadi keputusan Presiden Jokowi terkait Perppu KPK.
Terkait banyaknya kesalahan pengetikan dalam revisi UU KPK, Badan Legislasi (Baleg) DPR menyebut hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam pembuatan UU.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved