Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
AKSI-aksi unjuk rasa masyarakat menolak pengesahaan Perppu Cipta Kerja dan penundaan Pemilu 2024 masih terus bergaung. Sebelumnya aksi-aksi itu dimotori oleh kaum buruh dari berbagai Konfederasi dan Federasi Serikat Buruh/Pekerja maka kali ini khusus dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa.
Sejak demonstrasi besar-besaran pada 28 Februari dan 14 Maret 2023, mahasiswa bersama elemen masyarakar sipil lainnya lantang menyuarakan untuk menolak Perppu Cipta Kerja dan Penundaan Pemilu.
Kemarin (20/3/23) ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek tumpah ruah ke Gedung DPR. Setidaknya ada 15 kampus antara lain dari UI, UIN Jakarta, Trisakti, UPN, Yarsi, Esa Unggul, Paramadina bahkan dari UNPAD Bandung dan BEM lainnya. Tampak Baliho besar ditempel di pagar DPR dengan gambar seperti Joko Widodo sedang menutup wajahnya dan terpampang tulisan TOLAK PERPPU CIPTA KERJA dan TOLAK PENUNDAAN PEMILU 2024.
Menurut Muhammad Abid Al Akbar, Ketua Dewan Mahasiswa UIN Jakarta, UU Omnibus Law ini merugikan tidak hanya kaum buruh tapi juga mahasiswa yang nantinya juga akan menjadi pekerja bahkan orang tua para mahasiswa pun langsung dirugikan oleh UU ini.
"Semua rakyat dirugikan oleh UU Ciptaker ini. Subtansi dari UU Ciptaker ini hanya menguntungkan oligarki dan pengusaha”, tegas Abid dalam keterangannya.
Sementara itu Ketua BEM UI Melki Sedek Huang, menegaskan bahwa ketidakpercayaannya kepada Pemerintah, Legislatif dan Yudikatif karena kebijkan, produk hukum dan keputusan-keputusannya merugikan rakyat.
“Jadi yang bisa kita percaya adalah suara lantang untuk terus melawan dan tangan kiri yang dikepal untuk melawan”, tegas Melki dalam orasinya.
Selanjutnya menurut Melki di dalam negara hukum ini janganlah memakai hukum untuk melanggengkan kekuasaan dan jangan memakai kekuasaan untuk mengubah hukum seenaknya.
Dari berbagai pimpinan mahasiswa yang hadir sepakat bahwa aksi dalam skala besar akan terus dilakukan tidak hanya di Jakarta tapi di seluruh Indonesia dengan agenda Cabut UU Ciptaker dan Tolak Penundaan pemilu. Hari ini, Selasa (21/3/2023) ribuan mahasiswa dan elemen buruh bersiap datangi gedung DPR-RI lagi denga agenda yang sama. (N-3)
Baca Juga: DPR Tentukan Nasib Perppu Cipta Kerja Hari Ini
Beberapa pendemo masuk ke area kompleks Kementerian ESDM dan merusak gedung.
Ambulans yang dikerahkan sekitar 15-20 unit per sif. Ambulans ini sudah dikerahkan selama 3 hari belakangan ini.
Sebelumnya massa yang sempat dipukul mundur oleh kepolisian ke arah Halte Busway Harmoni memaksa maju ke arah Simpang Harmoni.
Selain itu, pihaknya mengerahkan 10 mobil penyapu jalan atau street sweeper untuk mempercepat pembersihan sampah.
Selain itu, para tersangka bisa dijerat Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.
Ini dilakukan usai massa dari Front Pembela Islam (FPI) membubarkan diri setelah beraksi damai menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di sekitar Istana Merdeka.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja semakin banyak dibicarakan belakangan ini karena pemerintah menggunakannya sebagai konsep aturan perundang-undangan
MEMIKIRKAN konstitusionalitas, dalam bahasa KC Wheare, setidaknya bisa didedahkan menjadi tiga sebagaimana tiga konsep bentuk konstitusi.
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
Rincian besaran pesangon untuk karyawan yang terkena PHK diatur pada pasal 81 angka 47.
Ketua KSPI, Kahar S Cahyo, mengatakan Presiden mengabulkan untuk membatalkan RUU Ciptaker, tuntutannya itu saja.
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo mengatakan, ribuan personel itu dibagi per sif. Sebanyak 300 personel menjaga aksi massa pada pagi hingga siang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved