Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU dinilai akan berdampak signifikan pada perekonomian dalam negeri. Itu dianggap bisa menjadi stimulus bagi pergerakan industri dan investasi nasional.
"Ini tentu akan berdampak signifikan pada perekonomian kita kalau kita lihat dari poin-poin yang ada di sana," ujar Ekonom Makroekonomi dan Keuangan dari Lembaga Penyelidik Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky saat dihubungi, Kamis (23/3).
Beragam aturan yang ada di dalam produk hukum tersebut, menurut dia, dapat merangsang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan syarat, implementasi dari UU Cipta Kerja itu bisa segera dilakukan dengan baik dan konsisten.
Baca juga: Pengusaha Gembira Perppu Ciptaker Jadi Undang-undang
"Jadi memang ini akan sangat bergantung pada bagaimana implementasinya nanti di lapangan. Ini bukan hanya soal aturannya saja, tapi implementasinya juga harus solid," kata Riefky.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia(DPR RI) melalui sidang Paripurna pada Selasa (21/3) lalu mengesahkan Perppu 2/2022 menjadi UU. Pengesahan disepakati oleh mayoritas fraksi partai yang ada di parlemen.
Baca juga: Ketua YLBHI: Perppu Ciptaker Sarat Pembangkangan
Dalam kesempatan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan UU tersebut akan mendorong investasi dan menggerakkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Produk hukum itu juga disebut mengatur secara fleksibel mengenai ketenagakerjaan di Tanah Air.
"Ini akan memberikan kepastian hukum, mendorong investasi, dan juga menggerakkan UMKM yang sebelumnya di sektor informal menjadi sektor formal," ucap Airlangga. (Z-11)
Ketua Komisi Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie polemik KUHAP baru seharusnya diselesaikan lewat uji materiil ke MK bukan penerbitan perppu
Prasetyo menjelaskan pemerintah saat ini memilih untuk berkomunikasi dengan DPR RI untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Yusril Ihza Mahendra menilai tidak ada urgensi bagi Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan perppu Perampasan Aset.
PRESIDEN Prabowo Subianto dinilai memiliki modal besar untuk merealisasikan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU PATP).
POLITIKUS PDIP Aria Bima mengatakan pihaknya mempersilakan Presiden Prabowo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait perampasan aset.
Kemenaker menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memutuskan perkara judicial review Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Model pembangunan yang diterapkan dalam PSN cenderung eksklusif dan berisiko menimbulkan diskriminasi serta pelanggaran HAM yang berulang.
Perluasan definisi kepentingan umum ini membuka peluang penggusuran paksa dan alih fungsi lahan pertanian, hutan, serta wilayah pesisir,
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved