Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menyambut baik langkah DPR RI yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang 2 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi Undang Undang (UU). Menurutnya dengan UU Ciptaker sebagai payung hukum yang kuat dalam memberikan kepastian pada kegiatan usaha dan investasi di tengah ancaman resesi global.
"Saya sangat gembira, ini menjadi hal positif karena ada kepastian dalam investasi," ujarnya di Magelang, Jawa Tengah, Rabu (22/3).
Arsjad menegaskan, kepastian hukum dibutuhkan para investor, khususnya terkait proses perizinan usaha dan persyaratan usaha. Ia meyakini dengan hadirnya UU Ciptaker, iklim investasi Indonesia akan semakin baik.
Baca juga: Serikat Pekerja Kecewa Perppu Cipta Kerja Disahkan
"Kepastian itu kunci bagaimana kita membawa investasi lebih besar lagi untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak," sebutnya.
Ketua Kadin menuturkan dengan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak bakal mengurangi tingkat kemiskinan ke depannya. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang, meningkat 200 ribu orang di Maret 2022.
Baca juga: Puan Harap Perpu Ciptaker Bisa Stabilkan Perekonomian Nasional
"UU Ciptaker ini akan menbawa dampak positif bagi Indonesia yang ujungnya menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan," pungkasnya.
DPR telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (21/3). Namun, dua dari sembilan fraksi DPR yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan menolak penetapan perppu tersebut menjadi undang-undang.
(Z-9)
Model pembangunan yang diterapkan dalam PSN cenderung eksklusif dan berisiko menimbulkan diskriminasi serta pelanggaran HAM yang berulang.
Perluasan definisi kepentingan umum ini membuka peluang penggusuran paksa dan alih fungsi lahan pertanian, hutan, serta wilayah pesisir,
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) dalam putusannya terhadap UU Cipta Kerja menegaskan negara tidak boleh mempidanakan masyarakat adat atau lokal yang hidup turun-temurun di kawasan hutan
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait masyarakat adat yang tidak bisa dikriminalisasi atau dikenakan norma pidana dalam Undang-Undang Cipta Kerja, menjadi sinyal positif.
Pendekatan omnibus sebenarnya tidak dilarang sepanjang digunakan untuk mengatur hal-hal yang sejenis.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menanggapi keterangan Komnas HAM terkait potensi pelanggaran dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Ada pula tantangan untuk memastikan para pencipta lagu dan musisi mendapatkan royalti dari penggunaan karya cipta mereka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved