Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMERINTAH meminta pelaku usaha tak perlu khawatir mengenai kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) 2/2022 tentang Cipta Kerja. Meski urung disahkan menjadi UU, muatan yang ada di dalam Perppu tetap berlaku dan mengikat.
Demikian disampaikan Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Elen Setiadi kepada Media Indonesia, Senin (20/2).
"Menurut regulasinya, kalau tidak disahkan pada masa sidang ini, maka disahkan pada masa sidang berikutnya. Jadi mestinya tidak (perlu) ada kekhawatiran," ujarnya.
Elen menambahkan, pengesahan Perppu menjadi UU dilakukan pada pembicaraan tingkat II, yakni melalui rapat paripurna di DPR. Materi pembahasan di tingkat II itu merupakan hasil dari kesepakatan dan pengesahan yang dilakukan di tingkat I dengan Badan Legislasi DPR.
Dus, kata Elen, itu hanya merupakan persoalan waktu. Pasalnya kesepakatan di tingkat I baru dicapai satu hari sebelum DPR melakukan Rapat Paripurna. "Jadi ini sebenarnya hanya persoalan waktu saja. Perppu itu tetap berlaku," tuturnya.
Ketidakpastian hukum yang dikhawatirkan oleh dunia usaha juga dinilai tidak perlu. Sebab, sejak pemerintah menerbitkan Perppu, kata Elen, pengambil kebijakan juga terus menyusun dan memperbaiki aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah.
"Sekarang ini sedang proses perbaikan, baik PP perizinan berusaha, sektor keindustrian, perdagangan, neraca komoditas dan beberapa lainnya sedang kita selesaikan saat ini," terangnya.
Untuk itu, dunia usaha diminta untuk tidak khawatir dan tetap melakukan aktivitas usaha guna mendukung pemulihan serta pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kepastian terhadap Perppu tidak menganggu terhadap proses yang terjadi di DPR. Jadi, tidak (perlu) ada kekhawatiran dari dunia usaha terhadap keberlakuan Perppu," pungkasnya. (OL-8)
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menyelenggarakan Focus Group Discussion ( FGD) bersama Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM)
Ada pula tantangan untuk memastikan para pencipta lagu dan musisi mendapatkan royalti dari penggunaan karya cipta mereka.
PENAIKAN rerata Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 yang ditetapkan pemerintah sebesar 6,5% tak akan berdampak banyak pada peningkatan kesejahteraan buruh atau masyarakat
Pihaknya bakal mematuhi hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 168/PUU-XX1/2023 yang memerintahkan agar kluster ketenagakerjaan dikeluarkan dari Undang-Undang Cipta Kerja
Kenaikan upah pada 2025 diyakini akan menentukan perekonomian di tahun depan.
Terdapat beberapa hal yang dibicarakan dari dialog tersebut, di antaranya terkait tidak adanya kewajiban untuk menetapkan kenaikan upah minimum 2025 pada 21 November 2024
Aturan mengenai upah minimum pekerja belum dapat dipastikan kapan akan terbit. Itu karena formulasi penghitungan upah masih dalam pembahasan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved