Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 3.598 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan aksi demo menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja (Ciptaker) di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2023).
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko merinci ribuan personel gabungan itu terdiri dari 2.437 personel Satgasda, 345 personel Satgasres, serta 816 personel dari Mabes Polri, BKO TNI, dan pemerintah daerah (Pemda).
Ia mengatakan aksi unjuk rasa ini bakal diikuti oleh buruh, petani, mahasiswa hingga kaum perempuan rencananya akan dimulai pukul 11.00 WIB.
Sementara itu, Trunoyudo menyebut rekayasa lalu lintas masih bersifat situasional dan tergantung pada kondisi di lapangan.
"Rekayasa lalu lintas kita siapkan, tapi situasional," kata Trunoyudo, melalui keterangannya, Selasa (28/2).
Diketahui, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam kelompok yang bernama Ultimatum Rakyat dan Protes Rakyat Indonesia akan menggelar demonstrasi di depan Gedung MPR/DPR, Jakarta Pusat, Selasa (28/2).
Dalam undangan yang tersebar, aksi unjuk rasa terkait diterbitkannya Perppu Cipta Kerja dan mendesak untuk segera dicabut Perppu tersebut.(OL-13)
Baca Juga: Negara Dinilai Legalkan Perbudakan Modern Lewat Perppu Ciptaker
Meskipun Indonesia memiliki potensi besar, terutama dari segi populasi dan sumber daya alam, negara ini perlu memperbaiki kebijakan investasi dan fokus pada penciptaan lapangan kerja.
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
Salah satu platform pendukung pelatihan Prakerja, Karier.mujuga tetap berkolaboras dengan program Prakerja dari pemerintah.
Pembangunan Pelabuhan Internasional Anggrek memiliki prioritas dalam melibatkan seluruh elemen warga lokal Gorontalo Utara, termasuk penyerapan tenaga kerja warga lokal.
Pembangunan Indonesia tidak akan berjalan lancar jika jumlah pengusaha di Indonesia masih sedikit.
Meskipun gelaran Job Fair sudah berkahir, lowongan kerja tersebut tetap bisa diakses oleh masyarakat melalui layanan SIAPKerja.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved