NEWSTICKER

Berita Terbaru Perppu Hari Ini

KPK Pasrahkan Perppu kepada Presiden
19/8/2016 05:59
KPK sebelumnya telah mengidentifikasi 26 poin yang berisiko melemahkan kerja komisi.
Soal Perppu KPK, PDIP Sebut Jokowi Homati Ketatanegaraan RI
19/8/2016 05:59
"Sikap kenegarawanan Presiden yang memberikan contoh dan keteladanan penyelenggara negara untuk menghormati ketatanegaraan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku," ujar Masinton,
Presiden bakal Kukuh tidak Rilis Perppu KPK
19/8/2016 05:59
Presiden sudah menyiapkan kebutuhan yang diamanatkan UU, misalnya dewan pengawas dan pelantikan pimpinan KPK yang baru
Hormatilah Keputusan Jokowi Tidak Terbitkan Perppu KPK.
19/8/2016 05:59
Menurut Darmizal, sebaiknya masyarakat bersabar menunggu proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK), dan tidak perlu menekan Presiden Jokowi lagi dengan cara apapun.
Beri Ruang Uji MateriBeri Ruang Uji Materi di Mahkamah Konstitusi
19/8/2016 05:59
Menkum dan HAM Yasonna Laoly meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan berlakunya UU KPK
Mahfud: Presiden Bilang Belum Perlu Perppu UU KPK
19/8/2016 05:59
Alasannya karena Mahkamah Konstitusi tengah melakukan judicial review terkait UU KPK.
Komisioner KPK Masih Berharap Presiden Terbitkan Perppu
19/8/2016 05:59
Menurut Laode, UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK yang saat ini berlaku membuat kerja komisi tidak efisien dan berisiko memperlemah penindakan.
Mahfud MD: Soal Perppu KPK, Presiden Menunggu Hasil MK
19/8/2016 05:59
Mahfud mengatakan presiden menghormati proses yang kini berlangsung di MK terkait gugatan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK
Gerindra Nilai Perppu Pilkada Tidak Mendesak
19/8/2016 05:59
Keputusan untuk tidak mencalonkan mantan napi korupsi dalam pilkada sepenuhnya harus datang dari komitmen partai dalam upaya pengentasan korupsi.
Jadi Dewan Pengawas, Syamsuddin tak Lagi Harapkan Perppu KPK
19/8/2016 05:59
Syamsuddin yang juga dilantik sebagai anggota Dewas KPK itu mengungkapkan, khekawatirannya akan pelemahan KPK terdapat pada wacana dipilihnya Dewas KPK oleh DPR.
Jadi Dewan Pengawas, Syamsuddin tak Lagi Harapkan Perppu KPK
19/8/2016 05:59
Syamsuddin yang juga dilantik sebagai anggota Dewas KPK itu mengungkapkan, khekawatirannya akan pelemahan KPK terdapat pada wacana dipilihnya Dewas KPK oleh DPR.
KSP: Legitimasi Perppu Penundaan Pilkada Harus Kuat
19/8/2016 05:59
Menurut Sigit, apapun opsi yang akan diambil oleh KPU, termasuk apabila nantinya pemerintah menerbitkan Perppu, legitimasinya harus kuat.
Dua Menteri Bawa Perppu Kebijakan Keuangan Terkait Korona ke DPR
19/8/2016 05:59
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyerahkan Surat Presiden terkait Perppu 1/2020 kepada pimpinan DPR, Kamis (2/4).
KPU Kirim Usulan Perppu ke Istana
19/8/2016 05:59
Untuk menghindari kekosongan hukum yang berkelamaan, KPU akhirnya mengirim usulan materi Perppu Pilkada ke Istana Kepresidenan.
Pengamat: Perppu 1/2020 Lampaui Kewenangan Pemerintah
19/8/2016 05:59
Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, yakni dalam Pasal 27 Ayat 2 yang berisi kekebalan aparat pelaksana dari tuntutan hukum telah melampaui batas kewenangan eksekutif.
Pemerintah tak Keberatan Masyarakat Gugat Perppu Covid-19
19/8/2016 05:59
Landasan utama Perppu itu terbit adalah negara ingin melindungi hak ekonomi dan sosial seluruh warganya dari dampak covid-19.
Perppu Korona Digugat, DPR: Itu bentuk Koreksi
19/8/2016 05:59
Gugatan itu diajukan sejumlah tokoh seperti Mantan Ketua MPR Amien Rais, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin, dan Adhie Massardi, pada 14 April 2020.
MK Berpeluang Prioritaskan Gugatan atas Perppu 1/2020
19/8/2016 05:59
MK sedang menyiapkan regulasi untuk bisa menggelar sidang jarak jauh termasuk menyiapkan piranti dan sarana prasarana yang diperlukan.
Judicial Review Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Diapresiasi
19/8/2016 05:59
JUDICIAL review atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 diapresiasi legislator Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay.
Perppu Covid-19 Digugat ke MK, Gerindra: Bagus
19/8/2016 05:59
Sementara itu, Politikus PDIP Masinton Pasaribu, mengatakan bahwa beberapa pasal dalam Perppu tersebut terkesan menyabotase konstitusi.