Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Kamdani mengatakan, pihaknya menyambut baik progres Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja yang sudah disetujui Baleg DPR dan akan diajukan ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU.
"Karena ini tentunya menciptakan kepastian hukum. Semangat Perppu Cipta Kerja adalah untuk perbaikan iklim usaha dan investasi dengan sinkronisasi regulasi yang sudah berlaku, menyederhanakan birokrasi untuk memperluas kesempatan kerja," ungkapnya kepada Media Indonesia, Kamis (16/2).
Baca juga: Perppu Cipta Kerja Dibawa ke Paripurna untuk Disahkan Jadi UU
Lebih lanjut, Shinta mengatakan terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian bersama, khususnya dalam klaster ketenagakerjaan mengenai upah minimum pekerja (UMP) dan alih daya yang nantinya akan secara detail dibahas dalam Peraturan Pemerintah.
"Pekerjaan rumah kita kemudian adalah pembenahan holistik atas ekosistem yang akan mendukung iklim investasi serta agenda reformasi struktural yang tercantum dalam Perppu," pungkas Shinta. (OL-17)
Model pembangunan yang diterapkan dalam PSN cenderung eksklusif dan berisiko menimbulkan diskriminasi serta pelanggaran HAM yang berulang.
Perluasan definisi kepentingan umum ini membuka peluang penggusuran paksa dan alih fungsi lahan pertanian, hutan, serta wilayah pesisir,
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
INDONESIA menghadapi kenyataan yang tak nyaman: pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan
Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus mendukung imbauan Kemenlu untuk menunda sementara perjalanan umrah ke Arab Saudi demi keselamatan jamaah di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah.
Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya, menegaskan bahwa kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) perlu dievaluasi.
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved