Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
WAKIL Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Kamdani mengatakan, pihaknya menyambut baik progres Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja yang sudah disetujui Baleg DPR dan akan diajukan ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU.
"Karena ini tentunya menciptakan kepastian hukum. Semangat Perppu Cipta Kerja adalah untuk perbaikan iklim usaha dan investasi dengan sinkronisasi regulasi yang sudah berlaku, menyederhanakan birokrasi untuk memperluas kesempatan kerja," ungkapnya kepada Media Indonesia, Kamis (16/2).
Baca juga: Perppu Cipta Kerja Dibawa ke Paripurna untuk Disahkan Jadi UU
Lebih lanjut, Shinta mengatakan terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian bersama, khususnya dalam klaster ketenagakerjaan mengenai upah minimum pekerja (UMP) dan alih daya yang nantinya akan secara detail dibahas dalam Peraturan Pemerintah.
"Pekerjaan rumah kita kemudian adalah pembenahan holistik atas ekosistem yang akan mendukung iklim investasi serta agenda reformasi struktural yang tercantum dalam Perppu," pungkas Shinta. (OL-17)
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menyelenggarakan Focus Group Discussion ( FGD) bersama Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM)
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved