Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PEMERINTAH menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja masih relevan untuk diberlakukan. Pasalnya, ungkap Wakil Presiden Ma’ruf Amin, saat ini Indonesia masih menghadapi ancaman resesi ekonomi dunia.
“Kita itu bisa mengantisipasi karena punya langkah-langkah yang tidak berarti ancaman itu tidak ada,” katanya usai meninjau progres pembangunan kawasan JIIPE di Kecamatan Manyar, Gresik, Jawa Timur (Jatim), Selasa (7/2)
Bagi Ma’ruf, keberadaan Perppu tersebut hanya sebagai back-up pemerintah untuk menghadapi berbagai ancaman tersebut. Apabila langkah tersebut dinilai bermasalah, pemerintah menunggu respon dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Kita tunggu saja nanti seperti apa ya,” ujarnya.
Dirinya menyerahkan kepada para ahli hukum untuk menyelesaikan polemik keluarnya Perppu Cipta Kerja tersebut. “Dan (tentunya) sesuai dengan aturan main dan dengan konstitusi yang ada,” pungkasnya. (OL-8)
PENAIKAN rerata Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 yang ditetapkan pemerintah sebesar 6,5% tak akan berdampak banyak pada peningkatan kesejahteraan buruh atau masyarakat
Pihaknya bakal mematuhi hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 168/PUU-XX1/2023 yang memerintahkan agar kluster ketenagakerjaan dikeluarkan dari Undang-Undang Cipta Kerja
Kenaikan upah pada 2025 diyakini akan menentukan perekonomian di tahun depan.
Terdapat beberapa hal yang dibicarakan dari dialog tersebut, di antaranya terkait tidak adanya kewajiban untuk menetapkan kenaikan upah minimum 2025 pada 21 November 2024
Aturan mengenai upah minimum pekerja belum dapat dipastikan kapan akan terbit. Itu karena formulasi penghitungan upah masih dalam pembahasan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menyambut baik sikap pemerintah yang responsif terhadap putusan MK soal UU Cipta Kerja
Prasetyo menjelaskan pemerintah saat ini memilih untuk berkomunikasi dengan DPR RI untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Yusril Ihza Mahendra menilai tidak ada urgensi bagi Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan perppu Perampasan Aset.
PRESIDEN Prabowo Subianto dinilai memiliki modal besar untuk merealisasikan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU PATP).
POLITIKUS PDIP Aria Bima mengatakan pihaknya mempersilakan Presiden Prabowo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait perampasan aset.
Kemenaker menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memutuskan perkara judicial review Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved