Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
PERHUTANI Group terus melakukan restrukturisasi dan transformasi bisnis perusahaan
Sampai April 2019, realisasi perhutanan sosial di NTT baru mencapai 10% atau 44.595 hektare (ha) dari rencana 500.000 ha.
Perhutanan sosial dan komitmen iklim nasional Indonesia merupakan agenda krusial karena berdampak langsung pada kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Pelibatan masyarakat menentukan keberhasilan program penurunan gas rumah kaca melalui upaya-upaya mengurangi laju penggundulan dan kerusakan hutan di suatu daerah.
PROGRAM perhutanan sosial yang dijalankan pemerintah terbukti meningkatkan ekonomi masyarakat dan tutupan hutan.
pendapatan petani yang mengelola perhutanan sosial sebesar Rp28,3 juta selama satu tahun. Jika dihitung per kapita maka pendapatan para petani mencapai sekitar Rp700 ribu/kapita/bulan. Angka itu di atas garis kemiskinan yang ditetapkan Badan Pusat Statistik Rp401.220/kapita/bulan.
Wejangan soal pentingnya hutan sudah sering didengar Samuel Betaubun dari orangtuanya.
Pemerintah membuka jalan agar lahan gambut bisa digarap masyarakat melalui perhutanan sosial dengan prinsip menjaga fungsi ekosistem tetap dalam kondisi baik
Pengembangan program perhutanan sosial mengalami tantangan pascapenerbitan izin.
Pemerintah ingin mengentaskan kemiskinan di desa-desa di dalam maupun sekitar hutan.
Seluas 2,61 juta hektare diberikan izin kepada 656.569 keluarga di 314 kabupaten
Presiden Jokowi memintanya agar desa-desa di kawasan hutan maupun konsesi tidak boleh terisolasi, harus segera dibangun jalan, infrastruktur pendidikan, kesehatan dan listrik.
Selain itu, pemerintah menerapkan moratorium penerbitan izin baru di hutan alam primer dan gambut, serta moratorium izin baru perkebunan sawit selama tiga tahun sejak November 2018.
MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya berkunjung ke Kecamatan Kepulauan Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh dan berdialog dengan masyarakat setempat, Kamis (14/4). Bertempat di halaman pendopo Kecamatan, Menteri Siti melihat dan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat Pulau Banyak.
PRESIDEN Joko Widodo memberi tenggat dua bulan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyelesaikan penataan lahan di kawasan hutan.
Hal ini, jelas Presiden, untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat adat yang memanfaatkan lahan di kawasan hutan.
Ada perubahan yang signifikan setelah adanya program dari pemerintahan Jokowi yang berkaitan dengan aspek pangan.
Sejumlah terobosan dikerjakan antara lain melalui program perhutanan sosial dan reforma agraria.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved