Realisasi Perhutanan Sosial di NTT Capai 44.595 Hektare

GUBERNUR Nusa Tenggara Timur, Viktor Laiskodat meminta dinas lingkungan hidup dan kehutanan melakukan sinergi dengan berbagai pihak, untuk memperbanyak cakupan perhutanan sosial di daerah itu, dalam enam bulan mendatang. Sampai April 2019, realisasi perhutanan sosial di NTT baru mencapai 10% atau 44.595 hektare (ha) dari rencana 500.000 ha.

Laiskodat menyampaikan hal itu saat saat pertemuan bersama Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Supriyanto bersama jajaran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) NTT di Kupang, Jumat (26/4).

Program perhutanan sosial memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengelola hutan untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Program ini untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan melalui tiga pilar yakni lahan, kesempatan usaha dan sumber daya manusia.

Realisasi perhutanan sosial tersebut terdiri dari Hutan Kemasyarakatan (HKm) sebanyak 43.077 ha dikelola oleh 11.833 keluarga, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 1.369 ha dikelola oleh 271 keluarga, dan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) seluas 149 ha dikelola oleh 152 keluarga.

Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Supriyanto mengatakan target perhutanan sosial di seluruh Indonesia sebanyak 12,7 juta ha, sampai saat ini baru terealisasi 2.644 juta ha.

"Untuk NTT, gubernur menginginkan dalam enam bulan, dilakukan pendampingan bersama masyarakat dalam membuat proposal dan SK sehingga sisa target 90% itu bisa tercapai," ujarnya kepada wartawan.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTT, Ferdy Kapitan menyebutkan pihaknya terus membangun kerjasama dengan masyarakat atau pihak ketiga untuk memanfaatkan program perhutanan sosial tersebut.

"Misalnya dari dinas peternakan akan mengembangkan pakan ternak dan dinas pertanian akan mengembangkan tanaman kelor," ujarnya. (OL-3)