Headline
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Menhut Raja Juli Antoni bersama Pimpinan Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto melakukan pelepasan ekspor perdana Kopi dari KUPS.
Diketahui sekitar 8,3 juta Ha hutan dikelola masyarakat. Namun 91% KUPS masih belum produktif secara ekonomi.
JURU Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Refki Saputra mengatakan untuk mengoptimalkan program perhutanan sosial diperlukan kolaborasi.
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, keterlibatan petani hutan dalam menjaga kelestarian hutan adalah hal yang sangat krusial.
Menhut Raja Juli Antoni melakukan peninjauan Perhutanan Sosial yang dikelola oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) di Desa Sidamukti, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka.
KETUA Komisi Rekomendasi Konbes NU 2025 Ulil Abshar Abdalla mendorong pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan tata ruang yang berkeadilan untuk akhiri konflik agraria.
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni mendorong produk-produk agroforestri Indonesia dapat diterima dengan baik di pasar global.
Hingga Agustus 2024 telah mencapai 8,018 juta Ha dengan total jumlah 1,38 juta Kepala Keluarga yang memperoleh akses kelola hutan.
Pertamina gandeng 13 kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) untuk mempercepat program perhutanan sosial
Dalam kunjungan itu, Menteri LHK Siti mengapresiasi upaya masyarakat adat Kinipan dalam menjaga kelestarian hutan adat mereka,
Presiden Jokowi menyerahkan surat keputusan (SK) perhutanan sosial dan SK Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Festival Iklim Kehutanan Energi Terbarukan (LIKE) 2, Di Jakarta.
Dengan penyerahan SK hutan sosial sekarang maka realisasi perhutsos saat ini mencapai 8,018 juta hektare bagi 1,4 juta kepala keluarga.
Masyarakat diberikan hak untuk mengelola kawasan hutan sebagaimana perizinan yang diberikan kepada swasta.
skema perizinan dalam perhutanan sosial bukanlah hal mudah. Kendala yang dihadapi di lapangan ialah masih kurangnya SDM yang kompeten.
PENGELOLAAN Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) di willayah Jawa Barat telah mencapai 14% atau seluas 38.821 hektare dari target seluas 269.782 hektare.
Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) merupakan salah satu rencana kebijakan yang strategis dalam kerangka menguatkan agenda tujuan dari perhutanan sosial di tanah Jawa.
Prof.San Afri menjelaskan bahwa program KHDPK melaksanakan, pertama, penanaman ulang lahan kritis, rusak, gundul dan tidak produktif akibat pengelolaan sebelumnya.
Kebijakan KHDPK diambil untuk mengatasi permasalahan masyarakat di kawasan hutan Jawa. Di samping itu, agar Perhutani dapat lebih fokus pada bisnis usahanya.
Pemerintah ingin mengentaskan kemiskinan di desa-desa di dalam maupun sekitar hutan.
Selain itu, pemerintah menerapkan moratorium penerbitan izin baru di hutan alam primer dan gambut, serta moratorium izin baru perkebunan sawit selama tiga tahun sejak November 2018.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved