Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Kehutanan terus meningkatkan program perhutanan sosial. Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan program perhutanan sosial berfungsi menjaga keseimbangan antara ekonomi dan ekologi.
“Perhutanan sosial ini menjaga keseimbangan antara ekonomi dan ekologi. hampir mustahil kita bisa jaga hutan kalau masyarakatnya nggak sejahtera,” ujar Raja Antoni, di Medan, Sumatra Utara, Rabu (10/9).
Hal ini disampaikan Raja Antoni dalam acara Lokakarya Perhutanan Sosial dan Temu Usaha KTH Sumatra Utara, di Medan. Dalam acara Menhut didampingi oleh Wamenhut Sulaiman Umar, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, beserta jajaran Kementerian Kehutanan.
Raja Antoni berharap para petani ataupun masyarakat dapat memaksimalkan fungsi perhutanan sosial. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk terus berkolaborasi dalam memanfaatkan fungsi hutan namun secara bersamaan juga tetap menjaga hutan agar lesatri.
“Kita harapkan kita bisa mekasimalkan fungsi perhutanan sosial kita kemudian juga pasar, meningkatkan kapasitas pendapatan para petani,” tuturnya,
“Saya yakin, dengan kolaborasi yang erat, Sumatra Utara berpotensi menjadi contoh nyata perhutanan sosial yang tidak hanya menyejahterakan masyarakat, tetapi juga menjaga marwah hutan sebagai penyangga kehidupan,” ujarnya.
Saat ini diketahui terdapat total 15.769 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), dengan rincian tingkat platinum 120 KUPS, Gold 1.350 KUPS, Silver 5.749 KUPS dan Blue 8.550 KUPS. Menhut menyebutkan sebanyak 11.065 SK Perhutanan sosial telah diberikan kepada 1,4 juta KK dengan luasan 8,4 juta hektare, dalam periode Januari hingga September 2025 se indonesia. (Cah/P-3)
Dia pun mengajak semua pihak khususnya di Kementerian Kehutanan untuk menjaga kesehatan.
Hal ini mencakup penyediaan tempat sampah yang memadai serta petugas kebersihan yang cukup guna menjaga kelestarian lingkungan.
PEMERINTAH menyiapkan rancangan instruksi presiden atau inpres penyelamatan populasi Gajah Sumatra. Salah satu mamalia terbesar itu kini semakin menyusut habibatnya di alam.
Kini, sejumlah fasilitas pendukung kesejahteraan satwa telah terealisasi di PLG Sebanga.
Ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,- dan paling banyak Rp 5.000.000.000.
Pentingnya sertifikat sebagai perlindungan hukum bagi petani. Menurutnya, tanpa kepastian legal, justru ada risiko lahan diambil pihak lain.
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mendorong percepatan implementasi Multi Usaha Kehutanan (MUK) berbasis lanskap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada enam Kelompok Tani Hutan (KTH) di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.
SELUAS 833 hektare lahan perhutanan sosial dibagikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni kepada empat Kelompok Tani Hutan (KTH) di kawasan IKN.
Penanganan kasus ini merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk memastikan program perhutanan sosial tidak disusupi aktivitas ilegal yang merusak lingkungan.
Menhut Raja Juli Antoni menegaskan bahwa perhutanan sosial menjadi strategi pemerintah dalam mewujudkan hutan lestari sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
DEPUTI Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas menekankan agar pemanfaatan potensi keanekaragaman hayati harus dikelola secara bertanggung jawab.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved