Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa perhutanan sosial menjadi strategi pemerintah dalam mewujudkan hutan lestari sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menhut Raja Antoni menekankan bahwa keberhasilan menjaga hutan sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat.
“Peran masyarakat menjadi tidak akan terkalahkan dalam mengamankan hutan, pembelajaran dari berbagai penjuru dunia menunjukkan sekali lagi yang berhasil menjaga hutan adalah negara-negara yang mampu bekerjasama dengan masyarakat menjadikan hutan tidak berjarak dengan masyarakat,” ujar Menhut Raja Antoni, Kamis (19/2).
Hal ini disampaikan dalam pembukaan workshop “Bergerak dari Tapak: Menyemai Perhutanan Sosial yang Inklusif untuk Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera” di Menara Peninsula, Jakarta. Turut hadir dalam acara, Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin.
Menurutnya, pendekatan yang inklusif membuat masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang dijauhkan dari hutan, melainkan sebagai mitra utama negara. “Masyarakat bisa memanfaatkan hutan untuk kepentingan hidup mereka, tapi secara bersamaan juga memiliki komitmen untuk terus menjaga hutan secara lestari,” tegasnya.
Pemerintah, lanjut Menhut Raja Antoni, terus memperluas akses perhutanan sosial, termasuk percepatan pengakuan hutan adat. Ia memastikan bahwa pemerintah telah memiliki peta jalan yang jelas untuk merealisasikan target tersebut.
“Kami terus berkomitmen untuk terus memperbanyak akses perhutanan sosial, ada 8,3 juta, hutan adat kita akan eksekusi lebih banyak lagi, saya berkomitmen memberikan dalam 4 tahun ke depan ini 1,4 juta sekarang sudah 360 ribuan,” jelasnya.
“Kita sudah punya peta jalannya untuk mengeksekusi 1,4 juta hektare tersebut. Insyallah kalau kita memiliki sumber data manusia yang cukup, sumber dana yang cukup kita akan alokasikan hutan adat ini lebih banyak ke masyarakat,” sambungnya.
Lebih jauh, ia menilai perhutanan sosial sebagai metode efektif dalam mengurangi kemiskinan, terutama bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan. (H-3)
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mendorong percepatan implementasi Multi Usaha Kehutanan (MUK) berbasis lanskap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada enam Kelompok Tani Hutan (KTH) di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.
SELUAS 833 hektare lahan perhutanan sosial dibagikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni kepada empat Kelompok Tani Hutan (KTH) di kawasan IKN.
Penanganan kasus ini merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk memastikan program perhutanan sosial tidak disusupi aktivitas ilegal yang merusak lingkungan.
DEPUTI Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas menekankan agar pemanfaatan potensi keanekaragaman hayati harus dikelola secara bertanggung jawab.
INDONESIA dan Inggris memperkuat kerja sama di sektor kehutanan melalui dua program strategis baru yang berfokus pada percepatan pencapaian target nasional FOLU Net Sink 2030.
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah berkomitmen dalam melakukan pengelolaan hutan lestari untuk kesejahteraan rakyat.
Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan ASEAN Senior Official on Forestry (ASOF) 27. Agenda itu bertujuan untuk memperkuat pengelolaan hutan lestari di Kawasan Asia Tenggara.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen, menyepakati penguatan kerja sama pengelolaan hutan.
Masyarakat diberikan hak untuk mengelola kawasan hutan sebagaimana perizinan yang diberikan kepada swasta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved