APHI Dorong Kolaborasi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Bangka Belitung

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mendorong percepatan implementasi Multi Usaha Kehutanan (MUK) berbasis lanskap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas kawasan hutan serta memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Pengembangan tersebut diarahkan melalui kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), serta masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

Pendekatan berbasis lanskap dinilai penting untuk mengoptimalkan potensi sumber daya hutan secara berkelanjutan, baik melalui pemanfaatan komoditas hasil hutan kayu maupun non-kayu. Selain meningkatkan kinerja pengelolaan hutan produksi, model Multi Usaha Kehutanan juga diharapkan dapat memperkuat rantai nilai komoditas lokal sekaligus membuka peluang hilirisasi industri berbasis kawasan hutan.

Upaya tersebut juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memperluas praktik perhutanan sosial, sekaligus mendorong kemitraan antara perusahaan kehutanan dan masyarakat sebagai strategi penyelesaian konflik sosial serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Baca juga : Buka Lahan Tanpa Izin di Kawasan Hutan Wajo, Pelaku Terancam 10 Tahun Penjara

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan antara APHI dan jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 10 Maret 2026 yang membahas peluang penguatan pengelolaan hutan berkelanjutan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan komoditas unggulan daerah.

Kepala Bidang Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan DLHK Bangka Belitung, Heru Prayoga, mengatakan pemerintah provinsi saat ini mendorong pengembangan komoditas kelapa melalui skema perhutanan sosial sebagai bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat sekaligus optimalisasi potensi ekonomi daerah.

“Program Gubernur Kepulauan Bangka Belitung diarahkan untuk mengembangkan komoditas kelapa melalui skema perhutanan sosial guna memperkuat pemberdayaan masyarakat sekaligus menjadikan kelapa sebagai salah satu komoditas unggulan daerah,” ujar Heru.

Baca juga : Satgas PKH Amankan 14 Alat Berat dari Tambang Ilegal di Bangka Tengah

Menurutnya, pengembangan komoditas tersebut dapat didukung oleh perusahaan pemegang PBPH melalui pola kemitraan kehutanan dengan masyarakat. Skema ini dinilai mampu menjadi solusi dalam penyelesaian konflik sosial di kawasan hutan sekaligus memperkuat kolaborasi pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Heru juga menambahkan bahwa pemegang PBPH perlu melakukan pemetaan potensi areal kerja guna mengidentifikasi peluang pengembangan Multi Usaha Kehutanan, termasuk melalui pengembangan komoditas kelapa maupun komoditas lain yang sesuai dengan karakteristik wilayah.

Selain itu, pengembangan MUK melalui kemitraan kehutanan perlu didukung oleh penguatan hilirisasi industri, misalnya dengan pembangunan fasilitas pengolahan di dalam atau sekitar kawasan kerja agar mampu meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus memperkuat rantai pasok berbasis kawasan hutan.

Sementara itu, Ketua Umum APHI, Soewarso, menyatakan bahwa APHI bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) terus mendorong percepatan implementasi Multi Usaha Kehutanan berbasis lanskap di berbagai daerah, termasuk di Bangka Belitung.

“APHI bersama Kadin mendorong percepatan pelaksanaan Multi Usaha Kehutanan berbasis lanskap untuk meningkatkan kinerja PBPH melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat,” ujarnya.

Ia menilai Bangka Belitung memiliki potensi besar untuk pengembangan MUK karena didukung oleh berbagai faktor pembangunan, seperti ketersediaan infrastruktur yang relatif memadai serta peluang pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas usaha kehutanan. Selain itu, kerja sama dengan perguruan tinggi juga dinilai penting untuk mendorong inovasi, riset, serta pengembangan model usaha berbasis sumber daya hutan yang berkelanjutan.

Menurut Soewarso, pengembangan MUK di Bangka Belitung juga dapat diperkuat melalui program perhutanan sosial, khususnya melalui pola kemitraan konsesi antara PBPH dan masyarakat yang saat ini didorong oleh pemerintah daerah.

Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan model pengelolaan hutan yang tidak hanya berfokus pada produksi kayu, tetapi juga membuka peluang pengembangan komoditas non-kayu dan usaha berbasis hasil hutan lainnya yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. (E-3)