Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni bersama Pimpinan Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto melakukan pelepasan ekspor perdana Kopi dari KUPS. Sebanyak 8 ton kopi diekspor ke Dubai.
Pelepasan ini dilakukan sekaligus pembukaan Festival dan Expo 'Aka Basamo' di Lembah Harau, Sumbar, Sabtu (21/6). Turut hadir jajaran anggota Komisi IV dan Wagub Sumatera Barat Vasko Ruseimy.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak perhutanan sosial karena pada hari ini kita bisa melihat bahwa apa yang dicita-citakan Pak Prabowo Subianto mulai terlihat hasilnya," ujar Raja Antoni dalam keterangan yang diterima, Minggu (22/6).
Pemasaran kopi dari Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) ini diketahui sudah menerapkan sistem traceability berbasis teknologi blokchain sesuai standar Europian Union Deforestation Regulation (EUDR).
"Kita bisa ekspor kopi ke dubai dan dengan teknologi traceabilitynya bisa ketahuan kopi itu berasal dari sampai barangnya, tempat, nanti ketahuan. Kita bisa lacak asalnya dari mana sampai harganya berapa," ujar Raja Antoni.
Politisi Partai Solidarita Indonesia (PSI) ini menyebut dirinya ingin melakukan klaster terhadap produk-produk Perhutanan Sosial. Ia menyebut pada intinya hal ini bertujuan agar masyarakat sejahtera dan hutan tetap lestari seperti yang dicita-citakan Presiden Prabowo Subianto.
"Intinya adalah masyarakat sejahtera, itu yang dicita-citakan Pak Prabowo, dimaksimalkan fungsinya untuk mensejahterakan masyarakat, hutannya lestari," tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Komisi IV Titiek Soeharto mengatakan pihaknya sangat mendukung program perhutanan sosial. Ia menyebut salah satu dukungan yang diberikan dengan pemberian pupuk subsidi kepada para petani hutan.
"Komisi IV sangat mendukung program perhutanan sosial ini. Komisi 4 DPR RI telah memberikan dukungan kepada program perhutanan sosial, mendorong Menteri Pertanian untuk memberikan pupuk subsidi pada para petani hutan," ujat Titiek.
Titiek menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Menhut Raja Antoni beserta jajaran terkait acara dan kemajuan perhutanan sosial. Ia berharap daerah lain dapat terus mensukseskan perhutanan sosial di wilayah masing-masing.
"Kami sampaikan apresiasi pada Menteri Kehutanan dan jajaran, Bupati 50 kota dan jajaran yang telah menggelar acara. Semoga menginspirasi pemerintah daerah lain agar mensukseskan perhutanan sosial di daerah masing-masing," ungkapnya.
Untuk diketahui, dalam acara, Menhut dan Pimpinan Komisi IV juga memberikan 45 paket bantuan small grant senilai Rp 3,07 miliar dan penyerahan 17 dokumen legalitas KUPS Enterprise. (P-4)
Pentingnya sertifikat sebagai perlindungan hukum bagi petani. Menurutnya, tanpa kepastian legal, justru ada risiko lahan diambil pihak lain.
Ia menekankan bahwa kualitas fasilitas mencerminkan pengelolaan kawasan.
Proyek percontohan pertama untuk memobilisasi sumber pembiayaan baru ke dalam sistem taman nasional, dilakukan di Taman Nasional Way Kambas, Provinsi Lampung, Sumatra
Sebagai anggota terbaru koalisi, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia membawa keahlian kelas dunia dalam proyek karbon berbasis hutan dan solusi berbasis alam.
Proses kedatangan Panda hingga akhirnya lahir bayi Panda di Indonesia bukan hal yang singkat, namun melewati 3 kepemimpinan Presiden Indonesia.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengungkapkan, selama satu tahun terakhir tidak ada satu pun izin baru maupun perpanjangan izin yang dikeluarkan di sektor kehutanan hingga pertanahan.
DEPUTI Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas menekankan agar pemanfaatan potensi keanekaragaman hayati harus dikelola secara bertanggung jawab.
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial seluas 4.237 hektare kepada lima kelompok masyarakat di Riau.
Kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang masuk 10 besar versi IndoStrategi merupakan hasil sinergi Komisi IV DPR dan pemerintah dalam menjalankan program perhutanan sosial.
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan (Kemenhut), nilai transaksi ekonomi dari kegiatan masyarakat kehutanan tercatat telah mencapai Rp4,5 triliun.
Perhutanan sosial bukan hanya soal memberikan akses kelola hutan, melainkan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Data Kementerian Kehutanan mencatat Perhutanan Sosial dimanfaatkan 1,4 juta keluarga dengan nilai ekonomi mencapai ratusan miliar rupiah hingga September 2025
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved