Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni kembali menekankan pentingnya manfaat program perhutanan sosial bagi masyarakat. Selain menigkatkan kesejahteraan masyarakat, program perhutanan sosial mendukung asta cita Presiden Prabowo Subianto.
“Perhutanan sosial selain untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan hasil hutan. Perhutanan sosial juga merupakan salah satu program strategis dalam mendukung terhadap Asta Cita Pak Presiden Prabowo Subianto tentang ketahanan pangan/Swasembada pangan nasional dan energi baru terbarukan,” ujar Menhut Raja Antoni, di Medan, Sumatra Utara, Rabu (10/9).
Hal ini disampaikan Raja Antoni dalam acara Lokakarya Perhutanan Sosial dan Temu Usaha KTH Sumatra Utara, di Medan. Dalam acara itu, Raja Antoni didampingi oleh Wamenhut Sulaiman Umar, Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution, beserta jajaran Kementerian Kehutanan.
Saat ini diketahui terdapat total 15.769 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), dengan rincian tingkat platinum 120 KUPS, Gold 1.350 KUPS, Silver 5.749 KUPS dan Blue 8.550 KUPS. Menhut menyebutkan sebanyak 11.065 SK Perhutanan sosial telah diberikan kepada 1,4 Juta KK dengan luasan 8,4 juta hektare, dalam periode Januari hingga September 2025 se indonesia.
“Penyerahan 11.065 SK perhutanan sosial dengan luasan 8,4 juta hektare ini memberikan hak kelola bagi masyarakat lokal secara legal dan berkelanjjutan bagi masyarakat untuk pemanfaatan hasil hutan hingga mengurangi deforestasi,” tuturnya.
Raja Antoni berharap perhutanan sosial yang dikelola masyarakat ini nantinya mendapat akses modal dari perbankan sehingga kualitas produk perhutanan sosial juga dapat meningkat. Selain itu, perhutanan sosial diharapkan dapat tumbuh menopang ekonomi rakyat.
“Diharapkan perhutanan sosial dapat tumbuh menopang ekonomi rakyat, menciptakan lapangan kerja sehingga nantinya juga dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan ekstrem di kawasan hutan,” pungkasnya. (Cah/P-3)
Proses kedatangan Panda hingga akhirnya lahir bayi Panda di Indonesia bukan hal yang singkat, namun melewati 3 kepemimpinan Presiden Indonesia.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengungkapkan, selama satu tahun terakhir tidak ada satu pun izin baru maupun perpanjangan izin yang dikeluarkan di sektor kehutanan hingga pertanahan.
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni angkat bicara soal desakan dirinya mundur. Usulan itu dilontarkan saat rapat Kemenhut dengan Komisi IV DPR RI. Ia juga menuturkan tidak antikritik
Menhut Raja Juli akan membenahi pengelolaan hutan setelah bencana Sumatra. Besar Fakultas Kehutanan IPB Bambang Hero menilai keberaaan gelondongan kayu menunjukkan keterlibatan manusia
Legislator PDIP Alex Indra Lukman mencecar Menhut Raja Juli Antoni terkait banjir Sumatra, mendesak pemerintah membuka data tambang ilegal yang diduga menjadi pemicu utama kerusakan hutan
ANGGOTA Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Usman Husin, meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, untuk mengundurkan diri dari jabatannya
Indonesia menegaskan komitmen dalam melindungi keanekaragaman hayati dunia melalui penguatan hutan adat, perlindungan satwa liar, dan pemberantasan kejahatan satwa.
Proses kedatangan Panda hingga akhirnya lahir bayi Panda di Indonesia bukan hal yang singkat, namun melewati 3 kepemimpinan Presiden Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk melibatkan TNI dan Polri untuk investigasi perusahaan penyebab bencana Sumatra.
Kawasan itu juga bersinggungan dengan sejumlah perizinan seperti Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam, PBPH Restorasi Ekosistem, HGU sawit, dan IUP tambang.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengungkapkan bahwa pihaknya masih tengah menyelidiki asal-usul dan status gelondongan kayu yang terbawa banjir.
Legislator PDIP Alex Indra Lukman mencecar Menhut Raja Juli Antoni terkait banjir Sumatra, mendesak pemerintah membuka data tambang ilegal yang diduga menjadi pemicu utama kerusakan hutan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved