KLHK Luncurkan Rumah Ko-Kreasi Pelayanan Perhutanan Sosial 4.0

UNTUK mempercepat pengentasan kemiskinan, pembangunan daerah dan penurunan disparitas antarwilayah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mengembangkan kelembagaan dan teknologi informasi dalam pemberian izin akses legal Perhutanan Sosial.

Bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KLHK meluncurkan Rumah Ko-Kreasi Pelayanan Perhutanan Sosial 4.0, Minggu (25/8) di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), KLHK Bambang Supriyanto mengungkapkan, untuk mendukung tujuan pembangunan nasional, KLHK menyediakan 12,7 juta hektare kawasan hutan untuk dikelola secara optimal dan berkelanjutan oleh kelompok-kelompok masyarakat atau badan pengelola perekonomian desa.

"Sebagai upaya penyelarasan antara percepatan pemberian akses legal perhutanan sosial dan percepatan pembangunan daerah, serta memaksimalkan kemajuan digital, maka diinisiasi penyelenggaraan Rumah Ko-Kreasi Pelayanan Perhutanan Sosial 4.0," kata Bambang.

Menurutnya, secara umum, proses ko-kreasi tata kelola Perhutanan Sosial 4.0 bertujuan untuk menggalang dukungan berbagai pihak agar secara proaktif bersama-sama melakukan upaya-upaya pemajuan daerah, peningkatan kesejateran warga dan pelestarian kekayaan alam.

Baca juga : Cegah Konflik, Pembinaan Kelompok Tani Hutan Digalakkan

Pemerintah pusat dan daerah dengan dukungan publik, milenial dan pemuda desa kemudian berkolaborasi berbasis pada kebudayaan, ekonomi digital dan teknologi informasi.

“Kita ciptakan momentum baru bersama milenial untuk menggerakkan semua kekuatan dan peluang dalam percepatan pembangunan daerah yang maju, sejahtera dan berkelanjutan,” ujar Bambang Supriyanto.

Proses ko-kreasi Perhutanan Sosial 4.0 sendiri, dibangun di Sulsel, melalui serangkaian kegiatan dengan menggunakan cara kerja baru Kerja Bareng Jemput Bola Perhutanan Sosial 4.0.

Bambang Supriyanto pun menekankan pengetahuan-pengetahuan relevan yang dibutuhkan dalam pengembangan dunia digital ke depan. Pengetahuan tersebut antara lain tentang digital marketing, branding, fotografi dan videografi produk, termasuk pemanfaatan drone untuk promosi wisata alam.

“Perhutanan Sosial 4.0 akan dapat melaksanakan berbagai program antara lain pemasaran digital, pemanfaatan market place, pembuatan aplikasi, serta ajang belajar bersama. Rumah Ko-Kreasi hadir untuk menjadi penghubung pengetahuan (knowledge hub) dan kecerdasan kolektif (collective intelligence) untuk mengawal keberlanjutan di Kawasan perhutanan sosial bersama masyarakat dan generasi muda/milenial," urai Bambang.

Produk-produk Perhutanan Sosial nonkayu, seperti kopi, madu, dan juga wisata alam harus masuk ke dunia pasar digital agar dikenal oleh pasar baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Para penggiat Perhutanan sosial dapat diakses oleh pasar secara luas di dunia digital.

Baca juga : Pemerintah Diminta Terus Percepat Perhutanan Sosial

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Gani mengungkapkan, Perhutanan sosial tidak berhenti pada pemberian izin legal terhadap usulan-usulan kelompok masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan.

“Perhutanan sosial diharapkan memberikan kontribusi sosial, ekonomi dan lingkungan yang berujung pada kesejahteraan dan keadilan sosial-ekologis,” tutur Abdul Hayat.

Di era 4.0, Perhutanan sosial diarahkan dapat mengawal proses tersebut di atas dengan menjembatani dunia nyata (analog) dan dunia maya (digital).

Perhutanan Sosial 4.0 akan mendorong kreatifitas, imaginasi serta kolaborasi untuk membawa hasil-hasil dan aktifitas di Kawasan Perhutanan Sosial ke dunia maya. (OL-7)