Hutan Sosial di Lahan Gambut Dibatasi

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menekankan model bisnis yang bisa diterapkan untuk kawasan kubah gambut yang mempunyai fungsi lindung ialah jasa lingkungan. Model bisnis tersebut dinilai sejalan dengan fungsi lindung yang melekat pada ekosistem gambut yang perlu dikelola dengan hati-hati. Pasalnya, tidak semua kawasan gambut boleh dibuka.

"Nanti dilihat kalau wilayah itu budi daya atau bukan budi daya. Ada ruang yang harus diberikan pembatasan, tapi prinsipnya memang sangat hati-hati karena tidak boleh buka perkebunan lahan gambut," terang Siti seusai menghadiri acara Apresiasi Tokoh Sosial 2019 di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Jakarta, Kamis (28/11).

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Bambang Supriyanto menambahkan, proses verifikasi tengah dilakukan terhadap peta usulan di lahan gambut oleh masyarakat dengan peta kawasan hutan. Ia menekankan bahwa perhutanan sosial di kawasan ekosistem gambut harus berdasarkan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG).

"Apabila perhutanan sosial ada pada kawasan kubah gambut, fungsi sosialnya masih boleh dilakukan dalam bentuk jasa lingkungan. Namun, tidak untuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang menghasilkan kayu," tegasnya. Jika perhutanan sosial itu berada di kawasan budi daya, bisa diterapkan agroforestry. Pengelolaan itu, lanjut Bambang, perlu peran pendamping.

Secara terpisah, Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead, mengatakan pihaknya siap memberikan pendampingan pascaizin setelah hak pengelolaan hutan sosial diberikan pada masyarakat. (Ind/H-3)