Restorasi Gambut Jadi Kunci FOLU Net Sink 2030

Forestry Interim Secretariat International Tropical Peatlands Centre (ITPC) menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia mencapai target Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 sangat bergantung pada percepatan restorasi gambut. Penekanan ini disampaikan dalam Dialogue Session bertema Mengintegrasikan Restorasi Lahan Gambut dan FOLU dalam Kerangka Pasar Karbon Global yang digelar di Paviliun Indonesia pada COP30, Belem, 21 November 2025.

Sesi dialog tersebut mengulas pentingnya memperkuat tata kelola ekosistem gambut tropis di tengah berkembangnya mekanisme pembiayaan iklim melalui pasar karbon global. Pendekatan terpadu ini dinilai dapat mempercepat upaya restorasi dan memberi insentif ekonomi bagi negara-negara yang memiliki bentang gambut luas.

Indonesia sendiri memiliki sekitar 24 juta hektare Kesatuan Hidrologis Gambut, dengan 74% berada di kawasan hutan negara. Ekosistem gambut Indonesia menyimpan sekitar 89 gigaton karbon, setara dengan dua dekade emisi global dari pembakaran bahan bakar fosil. Melalui restorasi yang tepat, pengurangan emisi dapat mencapai 1,3-2,6 GtCO2e per tahun, menjadikan gambut salah satu fondasi utama pencapaian FOLU Net Sink 2030.

Baca juga : Masyarakat Sipil Indonesia Desak Transparansi dan Keberpihakan Pembiayaan Iklim

Dialog menghadirkan sejumlah lembaga internasional yang fokus pada isu gambut tropis, seperti UNEP, FAO, JICA, Greifswald Mire Centre, Congo Peat Project, serta APHI.

Martin Klause, Direktur Perubahan Iklim UNEP, menegaskan bahwa kolaborasi Selatan–Selatan dapat memperkuat diplomasi iklim dan membuka akses lebih luas terhadap pendanaan mitigasi dan adaptasi.

“Pasar karbon dapat menjadi insentif kuat untuk restorasi gambut dan memperbesar kontribusi sektor FOLU dalam pencapaian target NDC,” ujarnya.

Baca juga : Komitmen Iklim Indonesia di COP30 Dinilai Tertinggal Jauh

Dari FAO, Amy Duchelle memaparkan pembelajaran dari berbagai negara tropis dalam menekan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan.

Adapun Simon Lewis dari Congo Peat Project, University of Leeds, menyebut bahwa kebijakan iklim di Cekungan Kongo harus didasarkan pada bukti ilmiah agar berdampak nyata dan berkelanjutan.

Hal senada disampaikan Franziska Tanneberger dari Greifswald Mire Centre yang menilai sains perlu menjadi dasar kebijakan, peningkatan kapasitas, dan penguatan tata kelola, terutama di tengah tumbuhnya pasar karbon global.

Dari sisi metodologi, Mitsuru Osaki (JICA) menjelaskan bahwa penerapan MRV Tier 3 telah meningkatkan akurasi perhitungan karbon pada sektor FOLU Indonesia dan harus terus ditingkatkan agar sesuai standar internasional.

Sementara itu, Dian Novarina dari APHI menekankan peran sektor swasta dalam restorasi gambut, termasuk peluang keterhubungan dengan berbagai platform pasar karbon untuk mendukung pendanaan jangka panjang.

Menutup dialog, Bambang Supriyanto, Wakil Ketua Forestry Interim Secretariat ITPC, menyerukan agar negara pemilik gambut tropis tampil sebagai pemimpin dalam diplomasi iklim global.

“Negara-negara anggota ITPC di Asia Tenggara, Cekungan Kongo, dan Amazon—termasuk Indonesia, DRC, Republik Kongo, dan Peru—harus mengambil peran sebagai peatland country champions. Kepemimpinan ini krusial untuk memperkuat diplomasi iklim dan menggerakkan pendanaan global guna mempercepat restorasi serta tata kelola gambut tropis,” tegasnya. (E-3)