Perhutanan Sosial Angkat Masyarakat Hutan dari Kemiskinan

PROGRAM perhutanan sosial yang dijalankan pemerintah terbukti berpengaruh secara langsung kepada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar hutan.

Hal itu menjadi kesimpulan hasil penelitian bertajuk Dampak Perhutanan Sosial yang diluncurkan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Senin (15/4).

Dari hasil riset, diketahui rata-rata pendapatan petani yang mengelola perhutanan sosial sebesar Rp28,3 juta selama satu tahun. Jika dihitung per kapita maka pendapatan para petani mencapai sekitar Rp700 ribu/kapita/bulan. Angka itu di atas garis kemiskinan yang ditetapkan Badan Pusat Statistik Rp401.220/kapita/bulan.

"Secara ekonomi rata-rata pendapatan masyarakat tani yang mendapat izin perhutanan sosial melebihi batas garis kemiskinan," ungkap pemimpin riset yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Mudrajad Kuncoro.

Riset dilakukan tim peneliti pada kelompok perhutanan sosial skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kabupaten Tanggamus Lampung, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo (keduanya di Yogyakarta). Penelitian dilakukan pada tahun lalu.

Baca juga: Perhutanan Sosial Capai 2,6 Juta Hektare

Menurut Mudrajad, dampak ekonomi perhutanan sosial terlihat dari meningkatnya pendapatan keluarga anggota paguyuban tani. Dengan diberikan hak mengelola hutan, anggota kelompok tani mempunyai kepastian pendapatan dari komoditas yang ditanam. Hal itu menurutnya juga didukung peran pendamping yang membantu pengembangan usaha dan akses pasar serta modal.

"Kehadiran pendamping yang mengajari pengelolaan komoditas dan menghubungkan dengan pembeli membuat hasil produksi mereka memiliki kepastian pasar. Sebagian besar masyarakat mengakui peran pendamping amat penting," imbuhnya.

Dari aspek kelestarian lingkungan, hasil riset juga menyatakan terbukanya akses legal bagi masyarakat mengelola hutan turut berdampak terhadap perubahan tutupan hutan serta fungsi ekologisnya menyimpan karbon.

Pada HKm Kalibiru di Kulon Progo yang dikelola sebagai desa wisata, tutupan pertanian lahan kering campuran beralih fungsi menjadi tutupan hutan lahan kering sekunder. Masyarakat menanam tanaman keras untuk menghijaukan lahan.

Kurun waktu 2009-2014, terjadi perubahan tutupan dari lahan pertanian kering sekunder menjadi hutan lahan kering sekunder di HKm tersebut. Pada 2016, luas hutan lahan kering sekunder yang sebelumnya nihil menjadi 113,77 hektare. Berdasarkan perubahan tutupan lahan tersebut diketahui cadangan serapan karbon bertambah menjadi sebesar 9.698,89 ton CO2e.

"Masyarakat menjadi terlibat menjaga rimba sembari mengelola lahan hak mereka," ujar Mudrajad.

Hingga saat ini, total izin perhutanan sosial yang telah diberikan pemerintah seluas 2,61 juta hektare kepada 5.572 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Bambang Supriyanto meyakini pendampingan yang optimal kepada masyarakat penerima izin bisa lebih mengangkat kesejahteraan masyarakat. Kemandirian juga diharapkan bisa terbangun setelah dilakukan pendampingan.

"Kuncinya pendampingan. Hasil riset ini memperlihatkan pendampingan kepada kelompok tani bisa memaksimalkan usaha mereka," ucap Bambang.(OL-5)