Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
TARGET distribusi perhutanan sosial untuk kawasan gambut mulai diintensifkan pada akhir 2019 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hal itu dilakukan menindaklanjuti Peraturan Menteri LHK No. 37/2019 tentang Perhutanan Sosial pada Ekosistem Gambut yang sudah diundangkan pada 31 Juli 2019.
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Bambang Supriyanto mengatakan selama ini pemerintah sangat hati-hati dalam pemberian izin pengelolaan perhutanan sosial di kawasan ekosistem gambut. "Di ekosistem gambut ada banyak stok karbon sehingga dalam memberikan izin harus berdasarkan peta kesatuan hidrologis gambut untuk memastikan fungsi ekologis dan model bisnisnya sesuai," ucap Bambang dalam acara temu media terkait penyelenggaraan Festival Perhutanan Sosial Nasional (Pesona) yang diselenggarakan di Kementerian LHK, di Jakarta.
Oleh karena itu, menurut Bambang, dari lima skema perhutanan sosial yang akan dijalankan, model bisnis yang diterapkan di kawasan ekosistem gambut bukan kayu seperti Hutan Tanaman Rakyat sebab ekosistem gambut harus basah. Skema yang dapat diterapkan antara lain Hutan Desa, Kemitraan bersama, ataupun hutan adat.(Ind/H-1)
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
KEPALA Subdit Ditjen KLHK Yuli Prasetyo Nugroho menuturkan terdapat beberapa kearifan lokal dari masyarakat adat yang dapat menjadi contoh dalam pengelolaan sampah sisa makanan (food waste).
Kayu itu dikumpulkan untuk kemudian direbus. Sebanyak 10 kg kayu mangrove, direbus dengan 10 liter air untuk menghasilkan 7 liter cairan tinta.
Program pembagian bibit pohon gratis yang digagas KLHK menjadi langkah penting dalam upaya pelestarian lingkungan di Indonesia.
Dalam mengelola sampah kemasan, GCPI bekerja sama dengan Indonesia Packaging Recovery Organisation (IPRO),
Dekan Fakultas Kehutanan Instiper Yogyakarta, Rawana menilai, program Perhutanan Sosial bisa berkontribusi positif bagi ekonomi masyarakat, tapi masih punya banyak PR.
Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Solok Selatan telah melahirkan 33 unit Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang bergerak di berbagai sektor.
Menhut Raja Antoni menegaskan bahwa Perhutanan Sosial kembali ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menhut Raja Juli Antoni bersama Pimpinan Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto melakukan pelepasan ekspor perdana Kopi dari KUPS.
Diketahui sekitar 8,3 juta Ha hutan dikelola masyarakat. Namun 91% KUPS masih belum produktif secara ekonomi.
JURU Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Refki Saputra mengatakan untuk mengoptimalkan program perhutanan sosial diperlukan kolaborasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved