Headline

Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.

Fokus

Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.

LSM Minta Agenda Hutan untuk Rakyat Dipertahankan

Dhika Kusuma Winata
23/4/2019 18:40
LSM Minta Agenda Hutan untuk Rakyat Dipertahankan
Data dari Conservation International Indonesia saat ini cakupan hutan di Jawa Barat hanya 22 persen, dengan luas hutan alam tersisa 816.000(ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

ORGANISASI masyarakat Yayasan Madani Berkelanjutan meminta presiden terpilih nantinya tetap melanjutkan agenda kehutanan untuk rakyat seperti yang sudah dijalankan saat ini melalui program perhutanan sosial. Pemberian akses hutan untuk masyarakat demi perlindungan dan mengangkat kesejahteraan rakyat itu dinilai sangat penting.

"Perhutanan sosial yang dikelola secara lestari oleh masyarakat akan membantu pencapaian komitmen iklim Indonesia, baik mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim,” ujar Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Muhammad Teguh Surya, di Jakarta, Selasa (23/4).

Teguh mengungkapkan di tengah keriuhan politik saat ini, sangat penting menjaga konsistensi agenda penguatan perhutanan sosial dan pencapaian komitmen iklim Indonesia. Perhutanan sosial dan komitmen iklim nasional Indonesia atau NDC (Nationally Determined Contribution) dinilai sebagai dua agenda krusial yang harus dijaga Indonesia dikarenakan berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Di bawah Perjanjian Paris, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengurangi emisi sebesar 29% pada 2030 serta meningkatkan ketahanan terhadap berbagai dampak negatif perubahan iklim. Dari NDC itu, sektor kehutanan menyumbang target penurunan emisi terbesar yakni 17%.

Di sisi lain, pemerintah telah mengalokasikan 12,7 juta hektare kawasan hutan untuk masyarakat melalui program perhutanan sosial. Capaian distribusi perhutanan sosial per 1 April 2019 sebesar 2,6 juta hektare.

Teguh menambahkan target distribusi perhutanan sosial yang harus dicapai masih cukup besar. Pencapaian nantinya amat bergantung pada kepemimpinan politik terpilih mendatang beserta jajarannya.

"Sudah waktunya kita tidak lagi memisahkan antara peningkatan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan maupun adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam perhutanan sosial, karena di tingkat tapak dan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat keduanya saling bertautan dan tidak bisa dipisahkan," tukasnya. (A-2)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya