Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ORGANISASI masyarakat Yayasan Madani Berkelanjutan meminta presiden terpilih nantinya tetap melanjutkan agenda kehutanan untuk rakyat seperti yang sudah dijalankan saat ini melalui program perhutanan sosial. Pemberian akses hutan untuk masyarakat demi perlindungan dan mengangkat kesejahteraan rakyat itu dinilai sangat penting.
"Perhutanan sosial yang dikelola secara lestari oleh masyarakat akan membantu pencapaian komitmen iklim Indonesia, baik mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim,” ujar Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Muhammad Teguh Surya, di Jakarta, Selasa (23/4).
Teguh mengungkapkan di tengah keriuhan politik saat ini, sangat penting menjaga konsistensi agenda penguatan perhutanan sosial dan pencapaian komitmen iklim Indonesia. Perhutanan sosial dan komitmen iklim nasional Indonesia atau NDC (Nationally Determined Contribution) dinilai sebagai dua agenda krusial yang harus dijaga Indonesia dikarenakan berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Di bawah Perjanjian Paris, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengurangi emisi sebesar 29% pada 2030 serta meningkatkan ketahanan terhadap berbagai dampak negatif perubahan iklim. Dari NDC itu, sektor kehutanan menyumbang target penurunan emisi terbesar yakni 17%.
Di sisi lain, pemerintah telah mengalokasikan 12,7 juta hektare kawasan hutan untuk masyarakat melalui program perhutanan sosial. Capaian distribusi perhutanan sosial per 1 April 2019 sebesar 2,6 juta hektare.
Teguh menambahkan target distribusi perhutanan sosial yang harus dicapai masih cukup besar. Pencapaian nantinya amat bergantung pada kepemimpinan politik terpilih mendatang beserta jajarannya.
"Sudah waktunya kita tidak lagi memisahkan antara peningkatan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan maupun adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam perhutanan sosial, karena di tingkat tapak dan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat keduanya saling bertautan dan tidak bisa dipisahkan," tukasnya. (A-2)
Pemerintah dan pelaku usaha mendorong pembentukan Tim Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri untuk merealisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
PERWAKILAN Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) sekaligus Secretary General of the International Economic Association Lili Yan Ing menegaskan target pertumbuhan ekonomi 2026 di angka 5,4% tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi masyarakat.
KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai bahwa tekanan terhadap kelompok kelas menengah bawah menjadi pekerjaan rumah (PR) terbesar khususnya bagi pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.
Kerusakan padang lamun di pesisir Jawa dan sebagian Sumatra berpotensi menjadi salah satu sumber emisi karbon tersembunyi terbesar di Indonesia.
Taxco Solution, perusahaan konsultan profesional di bidang pajak, akuntansi, kepabeanan, dan hukum, resmi memperluas jangkauan layanannya dengan membuka Kantor Cabang Palembang.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi harus dibarengi pemerataan saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat. Simak poin penting pidatonya.
DEPUTI Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas menekankan agar pemanfaatan potensi keanekaragaman hayati harus dikelola secara bertanggung jawab.
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial seluas 4.237 hektare kepada lima kelompok masyarakat di Riau.
Kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang masuk 10 besar versi IndoStrategi merupakan hasil sinergi Komisi IV DPR dan pemerintah dalam menjalankan program perhutanan sosial.
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan (Kemenhut), nilai transaksi ekonomi dari kegiatan masyarakat kehutanan tercatat telah mencapai Rp4,5 triliun.
Perhutanan sosial bukan hanya soal memberikan akses kelola hutan, melainkan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Data Kementerian Kehutanan mencatat Perhutanan Sosial dimanfaatkan 1,4 juta keluarga dengan nilai ekonomi mencapai ratusan miliar rupiah hingga September 2025
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved