Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
ORGANISASI masyarakat Yayasan Madani Berkelanjutan meminta presiden terpilih nantinya tetap melanjutkan agenda kehutanan untuk rakyat seperti yang sudah dijalankan saat ini melalui program perhutanan sosial. Pemberian akses hutan untuk masyarakat demi perlindungan dan mengangkat kesejahteraan rakyat itu dinilai sangat penting.
"Perhutanan sosial yang dikelola secara lestari oleh masyarakat akan membantu pencapaian komitmen iklim Indonesia, baik mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim,” ujar Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Muhammad Teguh Surya, di Jakarta, Selasa (23/4).
Teguh mengungkapkan di tengah keriuhan politik saat ini, sangat penting menjaga konsistensi agenda penguatan perhutanan sosial dan pencapaian komitmen iklim Indonesia. Perhutanan sosial dan komitmen iklim nasional Indonesia atau NDC (Nationally Determined Contribution) dinilai sebagai dua agenda krusial yang harus dijaga Indonesia dikarenakan berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Di bawah Perjanjian Paris, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengurangi emisi sebesar 29% pada 2030 serta meningkatkan ketahanan terhadap berbagai dampak negatif perubahan iklim. Dari NDC itu, sektor kehutanan menyumbang target penurunan emisi terbesar yakni 17%.
Di sisi lain, pemerintah telah mengalokasikan 12,7 juta hektare kawasan hutan untuk masyarakat melalui program perhutanan sosial. Capaian distribusi perhutanan sosial per 1 April 2019 sebesar 2,6 juta hektare.
Teguh menambahkan target distribusi perhutanan sosial yang harus dicapai masih cukup besar. Pencapaian nantinya amat bergantung pada kepemimpinan politik terpilih mendatang beserta jajarannya.
"Sudah waktunya kita tidak lagi memisahkan antara peningkatan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan maupun adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam perhutanan sosial, karena di tingkat tapak dan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat keduanya saling bertautan dan tidak bisa dipisahkan," tukasnya. (A-2)
Pelabuhan Bitung, Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Akses Terpadu di Sulawesi Utara
Digitalisasi diyakini menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi masa depan. Semakin masif teknologi digital diimplementasikan, semakin cepat pertumbuhan ekonomi melesat.
Di Indonesia, bisnis yang dipimpin oleh perempuan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar
Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat masih dapat ditingkatkan hingga akhir 2023.
Investasi Jabar masih akan tertinggi secara nasional
PEMERINTAH daerah dan kalangan pebisnis di Jawa Barat optimistis investasi yang masuk ke wilayah ini pada 2024 masih akan tinggi.
HUTAN tidak hanya kayu. Para petani di pinggiran hutan di Kalimantan Selatan sudah membuktikannya
PROGRAM Revolusi Hijau tidak fokus pada satu soal. Selain penanaman pohon sebagai sebuah gerakan massal
MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya berkunjung ke Kecamatan Kepulauan Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh dan berdialog dengan masyarakat setempat, Kamis (14/4). Bertempat di halaman pendopo Kecamatan, Menteri Siti melihat dan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat Pulau Banyak.
Selain itu, pemerintah menerapkan moratorium penerbitan izin baru di hutan alam primer dan gambut, serta moratorium izin baru perkebunan sawit selama tiga tahun sejak November 2018.
Pemerintah ingin mengentaskan kemiskinan di desa-desa di dalam maupun sekitar hutan.
Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved