Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang kali ini dilakukan di Palembang dan Muara Enim, Sumatra Selatan.
Uang senilai Sin$345.000 yang diduga merupakan fee terkait dengan distribusi gula yang termasuk ruang lingkup pekerjaan PTPN II.
Belum ada informasi rinci nama perusahaan pelat merah dan pihak yang diamankan KPK. Febri hanya menyebutkan operasi dilakukan terkait dengan distribusi gula.
Herman Deru langsung merespons terkait OTT KPK langsung mengangkat Wakil Bupati Muara Enim Juarsyah menjadi Pelaksana Harian Bupati Muara Enim.
Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan operasi turut mengamankan empat orang yang di antaranya diduga Bupati Muara Enim Ahmad Yani.
Ia mengatakan, meski pihaknya belum mendapatkan informasi dari KPK, penunjukan Pelaksana Harian Bupati harus segera dilakukan karena pemerintahan di kabupaten tersebut tidak boleh kosong.
Wakil Bupati Muara Enim, Juarsyah menjamin pemerintahan tetap berjalan pasca OTT KPK terhadap Bupati Muara Enim Ahmad Yani.
Polda Sumatra Selatan membenarkan Bupati Muara Enim Ahmad Yani ditangkap dalam OTT KPK, Senin (2/9) malam. Ia langsung dibawa ke Jakarta melalui jalur darat.
Pejabat tinggi di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan diduga tertangkap dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK), Senin (2/9) malam.
Aher mengaku sampai dirinya tidak lagi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, ia tidak menerima rekomendasi perda yang diajukan bupati ataupun wali kota terkait dengan RDTR.
Satriawan diserahkan ke KPK lantaran diduga terlibat praktik suap lelang proyek di Dinas PU, Perumahan, dan Kawasan Permukiman DIY.
Sejumlah dokumen terkait izin impot disita penyidik dari penggeledahan kedua lokasi tersebut. Tim KPK juga menyita barang bukti elektronik.
Enggar memaparkan, kebutuhan bawang putih Indonesia per tahun sekitar 490 ribu ton. Pada 2018, RIPH yang dikeluarkan Kementerian Pertanian sebanyak 938 ribu ton.
"Karena enggak akan kita kasih izin apapun. Ini bahkan sudah kita lakukan. Contohnya, ada yang terkena kasus impor di Bareskrim. Sampai sekarang saya enggak kasih izin."
Menurut KPK terulangnya kasus suap komoditi pangan menjadi tamparan bagi pemerintah.
"Ngapain orang pakai suap? Asal penuhi syarat, begitu ada rekomendasi terus dia tanam lakukan dengan benar, kenapa menyuruh-nyuruh DPR?" ungkap Enggartiasto Lukita.
Mendag menilai pelaku usaha yang melakukan suap ke anggota DPR tak memahami prosedur untuk dapat mendatangkan bawang putih dari luar negeri.
PDIP akan memecat Anggota DPR Komisi VI Nyoman Dhamantra. Surat pemecatan Dhamantra sudah disiapkan jika dia telah dipastikan tersangkut kasus rasuah.
KPK juga menetapkan lima tersangka lain yang diduga sebagai penerima dan pemberi suap dalam pengurusan izin impor bawang putih pada 2019.
KPK menahan anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP I Nyoman Dhamantra (INY) bersama lima orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved